Analisis Financial Distress Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2018

Abstract

This research was conducted at the Regional Financial and Asset Agency of Gorontalo Province. The purpose of this study is to obtain answers to problems that have been formulated, to analyze financial risks to the government of Gorontalo Province. This study uses binary logistic regression method where the dependent variable financial distress is dummy and only has two possible outcomes, yes and no. From the results of research conducted partially on the independent variables, namely regional financial independence, local revenue, regional expenditure and solvency have no positive effect on the dependent variable financial distress. Meanwhile, simultaneously the independent variables of financial independence, local revenue, regional expenditure and solvency have a positive effect on the variables tied to financial distress

The Influence of Financial Factors and Local Government Characteristics on Financial Distress

“…Islamiyatun et al's (2021) research looked at the effect of the solvency ratio on financial distress. Meanwhile, according to Pangku & Radjak (2021), the solvency ratio does not affect financial distress. Therefore the hypothesis is as follows.…”

Sosialisasi Upaya Pencegahan Financial Distress Pada Bpkad Provinsi Sumatera Selatan

“…Selain itu beberapa faktor keuangan juga menunjukkan adanya pengaruh terhadap financial distress contohnya pendapatan asli daerah yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari tahun ke tahun, dan Keberhasilan keuangan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dan mencegah kekurangan pendanaan dapat digambarkan dengan rasio efektivitas yang meningkat atau menurun yang dialami oleh laporan keuangan pemerintah daerah (Pradana,2023). Selain itu besarnya hutang menjadi awal terjadinya gagal bayar artinya semakin besar jumlah hutang maka semakin tinggi terjadinya financial distress (Pangku & Radjak, 2021). Tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada Masyarakat sebagai indikator pencapaian kinerja pemerintah yang tercermin dalam kebijakan pemerintah untuk rakyat dengan optimalisasi alokasi belanja modal dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Sari dan Arza,2019) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan upaya-upaya yang dapat dilakukan khususnya pada pemerintah daerah Sumatera Selatan melalui BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki fungsi dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.…”