Analisis Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Karena Menjalankan Putusan Pengadilan

Abstract

Dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, tanah memegang peranan sentral dalam kehidupan manusia serta merupakan permasalahan yang paling pokok dan krusial. Terlihat dari banyaknya perkara perdata maupun pidana yang diajukan ke pengadilan, antara lain menyangkut sengketa tata usaha Negara mengenai penertiban sertipikat tanah dan berbagai perbuatan melawan hukum lainnya. Negara mengakomodir perkembangan ini melalui kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah, baik secara sistematik maupun sporadik dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan mengenai kegiatan pendaftaran tanah beserta berbagai permasalahan seputarnya, khusus mengenai pembatalan Sertipikat Hak Milik berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 634PK/PDT/2012 yang kemudian dianalisa guna memberikan saran atau jalan keluar bagi permasalahan yang terjadi. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa sertipikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat, bukan alat pembuktian yang mutlak. Land held a central role in human life and has become the main and crucial problem in this globalization and modernization era. It can be seen from the number of civil and criminal cases that have been filed to the court that concerns to State administrative disputes regarding land certificate publication and other illegal acts. The state accommodates this development through the government's obligation to carry out land registration, both systematically and sporadically, with the main objective of ensuring legal certainty and providing legal protection to land holders. Regarding certificate cancellation on land disputes number: 01006/Panciro on 28 of November 2013 elaborated as well on survey document Number 00541/Panciro 2013 on 15 of November 2013, 5.596 M2 areas. Library research has been done, descriptive analysis, to answer the question above which described about land registration activity with some problems around, concerning land rights certificate cancellation exclusively based on the verdict of the court Number: 634PK/PDT/2012 which analyzed to give suggestion and solution to the problem. The result of the research showed that the land rights certificate is not absolute verification but strong.

Registration of the transfer of land rights as a result of an inckracht court decision at the Tegal City land office

“…Suppose a certificate has been legally issued to a plot of land in the name of a person or legal entity who acquired the land in good faith and controlled it. In that case, other parties who feel they have rights to the land can no longer demand the implementation of that right if, within 5 (five) years after the issuance of the certificate, they do not submit a written objection to the certificate holder and the Head of the Land Office concerned or file a lawsuit to the Court regarding control of the land or the issuance of the certificate (Fitria et al, 2021).…”

Analisis Hukum Terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Oleh Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No.80/Sk-12.71/VIII/2020

“…Mengenai kegiatan pendaftaran tanah beserta berbagai permasalahan seputarnya, khusus mengenai pembatalan Sertipikat Hak Milik berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor:634PK/PDT/2012 yang kemudian dianalisa guna memberikan saran atau jalan keluar bagi permasalahan yang terjadi. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa sertipikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat, bukan alat pembuktian yang mutlak (Fitria et al, 2021) Pengadilan merupakan lembaga kehakiman yang independen dalam menyelesaikan atau memutuskan suatu sengketa. Lembaga kekuasaan kehakiman ini merupakan ciri terpenting setiap Negara hukum yang demokratis.…”