Analisis Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pembangunan Industri Halal di Indonesia

Abstract

Tren gaya hidup halal bagi sebagian besar komunitas Muslim di dunia telah menjadikan industri halal global sebagai potensi besar bagi berbagai negara untuk mendapatkan manfaat. Laporan Situasi Ekonomi Islam Global 2018/2019 mengungkapkan bahwa jumlah pengeluaran umat Muslim di bidang makanan dan gaya hidup mencapai 2,1 triliun dolar AS dan terus meningkat. Oleh karena itu, berbagai negara berlomba-lomba dalam menyajikan produk halal. Setiap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah diwajibkan memiliki sertifikasi halal untuk setiap produknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif atau lebih dikenal sebagai studi kepustakaan. Proses pengolahan data dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada perhitungan angka statistik sistematis. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari literatur yang mengkaji kebijakan sertifikasi produk halal dari hukum, buku, dan penelitian sebelumnya yang membahas sertifikasi produk halal. Hasil penelitian ini adalah potensi industri halal di Indonesia masih tertutupi dengan kecilnya kesadaran legalitas usaha para pelaku usaha dan UMKM. Kecilnya kesadaran pelaku usaha dan UMKM untuk mendaftarkan legalitas usaha merupakan dampak dari minimnya pengetahuan mereka tentang kewajiban hukum atas legalitas usaha. Minimnya kesadaran pelaku usaha dan UMKM tentang legalitas usaha dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya kurangnya peran serta pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri halal di Indonesia, pemerintah harus memperhatikan hal-hal berikut: Pertama, Mendorong kesadaran massal mengenai sertifikasi halal kepada pelaku usaha. Kedua, transparansi, konsistensi, dan fleksibilitas prosedur pendaftaran sertifikasi halal. Ketiga, diperlukan adanya sertifikasi halal berstandar internasional.