Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pengajuan dan Penerapan Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan motif-motif yang melatarbelakangi diajukan dan diterapkannya Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok pada masa pemerintahan Joko Widodo periode pertama. Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo periode pertama mengajukan proposal penerapan TSS kepada International Maritime Organization (IMO) tepatnya pada tahun 2017. Kebijakan ini merupakan salah satu dari beberapa kebijakan pemerintah Indonesia dalam aktualisasi dari visi Poros Maritim Dunia (PMD). Kedua selat, baik Selat Sunda dan Selat Lombok dipandang memiliki potensi untuk berkembang menjadi jalur pelayaran dunia yang lebih ramai dikarenakan kelebihan-kelebihan dan nilai geostrategis yang dimiliki. Disamping demi meningkatkan keselamatan pelayaran, pengajuan dan penerapan TSS juga tidak lepas dari aspek legitimasi, identitas, dan norma internasional sebagai motifnya. Penelitian ini akan menjabarkan bagaimana identitas dan norma dapat mempengaruhi kebijakan negara yang dalam kasus ini adalah pengajuan dan penerapan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok.

The Effect of The Implementation of Traffic Separation Scheme (TSS) In Maintaining Maritime Environment Safety of Lombok Strait

“…Traffic Separation Scheme (TSS) is one of the mechanisms for directing ships through regulated / mandatory routes to certain sea areas to reduce the risk of collisions, founders, and other accidents (Fadli, 2021). TSS is a maritime traffic management system regulated by the International Maritime Organization (IMO).…”