Analisis Kebijakan Pengadaan Obat Secara E-Purchasing di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengadaan obat secara e-purchasing di RSUD Kabupaten Simeulue. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif kepada informan di RSUD Simeulue yaitu direktur RSUD Simeulue, kepala instalasi farmasi, kabid penunjang medis, pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen dan 2 distributor dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi, serta dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan data reduction, data display, dan conclusion or verification. Hasil penelitian didapatkan bahwa hambatan pengadaan obat melalui e-purchasing dipengaruhi oleh faktor geografis yang menyebabkan gangguan jaringan dan gangguan pengiriman obat, pengaruh tunggakan pembayaran obat kepada distributor, masalah stok obat pada PBF, dan expired obat yang tidak bisa diretur kembali. Kebijakan yang dilakukan oleh RSUD Simeulue terkait dengan hambatan pengadaan obat melalui pengadaan obat secara offline sesuai dengan Permenkes No 5 Tahun 2019, Perpres no 70 tahun 2012, Permenkes no 63 tahun 2014, peminjaman obat ke Dinas Kesehatan dan pemenuhan obat cito pada apotik yang sudah bekerjasama dengan RSUD Simeulue.

The effectiveness of electronic purchase on ordering national health insurance drugs at the West Bandung pharmacy of Indonesia

“…Based on Figure 1: Constraints That Occur When Ordering Drugs Through Electronic Purchasing Applications (Awal et al, 2020):…”

“…According to research by Suherman Awal, Tarsyad Nugraha and Darwin Syamsul, entitled Policy Analysis of Electronic purchasing Drug Procurement at Regional General Hospitals in Simeulue Indonesia and disruption of drug delivery, the effect of arrears in drug payments to distributors, problems with drug stock at pharmaceutical wholesaler, and expired drugs that cannot be returned. (Awal et al, 2020).…”