Analisis Kebijakan Publik Dalam Derajat Kesehatan Di Papua

Abstract

Permasalahan utama dalam kesehatan di Papua berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang terbatas. Papua me-rupakan salah satu daerah dengan angka kekurangan gizi tertinggi di Indonesia Papua juga memiliki prevalensi penyakit menular yang tinggi, Budaya dan perilaku masyarakat Papua yang masih kuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan publik pemerintah daerah dalam melihat derjat kesehatan di kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain penelitian survey. Lokasi penelitian adalah di seluruh kecamatan yang dalam lingkup Kabupaten Jayapura yang terdapat Rumah Sakit, Puskesmas atau Pustu. Penentuan informan dalam penelitian ditetapkan secara purposive. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumen. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian bahawa Kebijakan publik sangat penting dalam mengatasi masalah status gizi masyarakat (Sitasari 2022). Status gizi masyarakat adalah gambaran umum tentang tingkat kesehatan dan nutrisi suatu kelompok masyarakat Kebijakan publik yang tepat dapat membantu meningkatkan status gizi masyarakat, mengurangi masalah gizi buruk dan mencegah terjadinya penyakit yang berkaitan dengan gizi seperti obesitas dan diabetes. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik tersebut, peran pemerintah sangat penting untuk melakukan koordinasi dan pengawasan yang efektif. Selain itu, peran masyarakat juga tidak kalah penting dalam mensukseskan kebijakan publik tersebut dengan aktif berpartisipasi dan melaksanakan langkah-langkah yang direkomendasikan

Perspektif Pedagang Terhadap Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(ppkm) Di Jalan Ahmad Yani Kabupaten Garut

“…Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik administrasi publik, sebagai salah satu unsur penting dalam administrasi publik, kebijakan publik dianalogikan fungsinya sama dengan fungsi otak pada tubuh manusia, karena melalui instrumen ini, segala aktivitas kehidupan bernegara, dan bermasyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi, plus pihak swasta dan masyarakat (Ely et al, 2005). Tambaip & Tjilen (2023) Membagi tingkat kebijakan dengan menggolongkan berdasarkan pengaruhnya terhadap perubahan yang ditimbulkan pada kehidupan masyarakat.…”