2015
DOI: 10.30736/ekbis.v14i2.120
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Analisis Kebutuhan Fiskal Dan Kapasitas Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2009-2013

Abstract: Lamongan. Metodologi yang digunakan adalah berdasarkan data sekunder dari berbagai sumber resmi sedangkan sampel yang digunakan adalah untuk periode 2009-2013. alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode \ kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal di Kabupaten Lamongan. Hasil analisis jawaban yang diperoleh bahwa kebutuhan fiskal sangat hight dan fluktuaktif tentang perkembangan Anggaran antara kapasitas fiskal sangat baik .

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1

Citation Types

0
0
0
2

Year Published

2018
2018
2022
2022

Publication Types

Select...
2

Relationship

0
2

Authors

Journals

citations
Cited by 2 publications
(2 citation statements)
references
References 0 publications
0
0
0
2
Order By: Relevance
“…Pendahuluan Peningkatan pembangunan daerah mendorong pembangunan nasional. Pembangunan daerah terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara lebih terpadu, serasi, dan seimbang, menjamin terselenggaranya pembangunan di daerah-daerah berdasarkan prioritas dan potensi daerah, menjamin laju pertumbuhan antar daerah lebih serasi dan seimbang, dan bahwa pembangunan nasional dan hasilnya lebih merata di seluruh Indonesia (1). Pelaksanaan pembangunan daerah yang memerlukan penggunaan dana internal.…”
Section: Aunclassified
“…Pendahuluan Peningkatan pembangunan daerah mendorong pembangunan nasional. Pembangunan daerah terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara lebih terpadu, serasi, dan seimbang, menjamin terselenggaranya pembangunan di daerah-daerah berdasarkan prioritas dan potensi daerah, menjamin laju pertumbuhan antar daerah lebih serasi dan seimbang, dan bahwa pembangunan nasional dan hasilnya lebih merata di seluruh Indonesia (1). Pelaksanaan pembangunan daerah yang memerlukan penggunaan dana internal.…”
Section: Aunclassified
“…Dalam rangka penciptakan good governance dengan akuntabilitas publik yang kuat, maka laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan tersebut harus diupayakan untuk dapat secara sederhana dianalisis keterukurannya (akuntable) dan diakses dengan mudah (transparan) oleh umum (publik) dalam format yang lebih sederhana pada setiap variabel sesuai dengan sistem dan standar akuntansi (Chodariyanti, 2015).…”
Section: Kapasitas Fiskalunclassified