Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Jaminan Produk Halal

Abstract

Produk halal kini menjadi trend konsumsi di seluruh dunia, baik di negara muslim maupun non muslim. Tidak kurang dari USD 650 juta transaksi produk halal terjadi setiap tahunnya. Sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk muslim, Indonesia sudah seharusnya memperhatikan kebutuhan warganya dalam mengkonsumsi produk halal, salah satunya melalui pemberian jaminan halal atas produk yang dikonsumsi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan kosnumen akhir. Hal inilah yang membuat pemerintah daerah berlomba-lomba untuk menghadirkan peraturan daerah halal (perda halal). Dalam penelitian ini akan dibahas kewenangan pemerintah daerah dalam kebijakan jaminan produk halal diantaranya sejauhmana dan bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengawasi produk halal. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengaturan dan pengawasan terhadap produk halal dalam lingkup daerahnya masing-masing. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif maka digunakan baik data sekunder maupun data primer. Data sekunder mencakup pada bahan hukum Primer, sekunder, dan tersier. Peran Negara dalam Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 sebaiknya lebih masih dilkaukan dengan meminta kepada semua Kepala Daerah membuat peraturan daerah mengenai jaminan produk halal agar amanah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 bisa terwujud.

Analisis Kebijakan Program Rumah Gratis Siap Huni pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam

“…Menurut Anderson dalam buku (Andi & Gruntur, 2019) mendefinisikan kebijakan sebagai seperangkat tindakan yang dilakukan oleh satu atau sejumlah aktor sebagai tanggapan terhadap isu yang dihadapi. Pendapat ini senada dengan yang diungkapkan Maskuri bahwa kebijakan adalah suatu teori atau teknik yang digunakan untuk memandu pengambilan keputusan (Arwildayanto, Dr. Arifin Suking, 2018). Dari beberapa perpektif kebijakan, dapat dinyatakan bahwa suatu kebijakan pasti berhubungan dengan rencana tindakan yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan tertentu.…”

The Role of Halal Center in Increasing Sustainable Economy in the Halal Industry Sector

“…With the Halal Center, Muslim consumers have a guarantee that the products and services they buy meet halal requirements by Islamic teachings (Arifin, 2021). This gives confidence and confidence to the Muslim community to consume the product without doubting its halal feasibility.…”