2021
DOI: 10.53682/jaim.v2i2.1171
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon

Abstract: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya di BAPELITBANGDA Kota Tomohon. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu; Metode Wawancara dan Metode Studi Dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik; Pengumpulan Data, Snowball Sampling, Reduksi Data, Display Data, Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan. Hasil didalam peneilitian i… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2023
2023
2023
2023

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

citations
Cited by 1 publication
(1 citation statement)
references
References 2 publications
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Sasaran anggaran tidak selalu mempengaruhi akuntabilitas karena tergantung proses penganggaran (Anisa & Haryanto, 2022) dan IKU dapat dijadikan sebagai alat ukur pencapaian tujuan organisasi karena merupakan intisari hasil program/kegiatan. Perlu penentuan skala prioritas agar ekspektasi tercapai (Kusnan Paputungan et al, 2021), serta revisi anggaran atau penundaan kegiatan atas refocusing anggaran (Aldila & Estiningrum, 2022) sebagai pembiayaan pemerintah (Sopanah & Haikal, 2021) sehingga nilai DIPA tidak selalu sama dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Rampen et al, 2021). Misalnya, ketika jumlah dan lokus kegiatan Presiden/Wakil Presiden sebagai stakeholder sulit direncanakan secara persis pada RKA-K/L dan ini menjadi tantangan tersendiri dalam penganggaran (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2023).…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Sasaran anggaran tidak selalu mempengaruhi akuntabilitas karena tergantung proses penganggaran (Anisa & Haryanto, 2022) dan IKU dapat dijadikan sebagai alat ukur pencapaian tujuan organisasi karena merupakan intisari hasil program/kegiatan. Perlu penentuan skala prioritas agar ekspektasi tercapai (Kusnan Paputungan et al, 2021), serta revisi anggaran atau penundaan kegiatan atas refocusing anggaran (Aldila & Estiningrum, 2022) sebagai pembiayaan pemerintah (Sopanah & Haikal, 2021) sehingga nilai DIPA tidak selalu sama dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Rampen et al, 2021). Misalnya, ketika jumlah dan lokus kegiatan Presiden/Wakil Presiden sebagai stakeholder sulit direncanakan secara persis pada RKA-K/L dan ini menjadi tantangan tersendiri dalam penganggaran (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2023).…”
Section: Pendahuluanunclassified