Analisis Pengelolaan Dana Desa Pranten Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan

Abstract

Pengelolaan dana desa masih menemui berbagai kendala, Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa, pada Desa Pranten Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif, dengan sumber data primer dengan teknik indept interview. Teknik analisis data menggunakan pendekatan descriptive analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Anggaran Dana Desa dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasia, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan pertanggungjawaban. Pemanfaatan dana desa dialokasikan pada bidang penyelenggaran pemerintah, pelaksaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Kendala yang muncul antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sistem, masalah kepemimpinan, kurangnya sosialisasi dan komunikasi, serta peran masyarakat yang rendah. Implikasinya, kedepan pemerintah desa setempat perlu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan membangun sinergi dengan berbagai pihak terkait terutama dengan warga masyarakat.

Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Desa Gunung Berkat Kecamatan Bandar Pulau Asahan)

“…Tujuan dari program pengelolaan keuangan desa adalah untuk memberikan manfaat kepada aparatur desa/pengelola keuangan desa terkait dengan kemampuan pengelolaan keuangan dan pembukuan yang baik (praktik transaksi keuangan dan pengelolaan uang yang baik). Dalam pengelolaan dana desa, kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasai kepada perangkat desa yaitu sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis (Khusnul Mubarok & Liana Annisak, 2021).…”

Sosialisasi Pencegahan Kecurangan Dana Desa Pada Aparatur Desa Di Desa Kerinjing Ogan Ilir

“…6 Tahun 2014. Desa diberikan kebebasan lokal untuk mengontrol anggaran pembangunan desa, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan bahkan tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan (Khusnul Mubarok et al, 2021). Kebebasan yang diberikan dalam pemerintahan desa tentunya memerlukan pengawasan dan perhatian yang lebih dalam praktik untuk mewujudkan niatnya.…”