Analisis Putusan tentang Gugatan Wanprestasi terhadap Pengingkaran Janji Kampanye oleh Presiden Terpilih

Abstract

Di Indonesia, perkara pengingkaran janji kampanye telah disidangkan di pengadilan. Pada 2009, Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres M. Jusuf Kalla (JK), yang ingkar janji kampanye saat Pilpres 2004. Gugatan citizen lawsuit tersebut diregister Perkara Nomor 17/PDT.G/2009/PN.JKT.PST. Metode studi kasus (case study) digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini. Putusan PN Jakarta Pusat No. 17/PDT.G/2009/PN.JKT.PST dianalisis untuk memahami alasan-alasan hukum. Putusan hakim adalah tepat. Janji kampanye bukanlah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga kegagalan SBY-JK memenuhi janji kampanye bukan wanprestasi.

Political Promises in the Lens of Islamic Theology and Jurisprudence: A Case Study of Surabaya Mayor Election 2020

“…In 2009, the Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) filed a lawsuit against the elected President and Vice President, Susilo Bambang Yudhoyono and M. Jusuf Kalla, for failing to fulfill on political promises in the 2004 elections. However, the Jakarta court decision with the number 17 /PDT.G/2009/PN.JKT.PST states that political promises are insufficient for legal regulations regarding agreements in accordance with Article 130 of the Civil Law (Susmayanti, 2019).…”