Analisis Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Pada Pemilu 2019 Di Kpu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Abstract

The issue of money in elections is a crucial issue, because the realization of elections with integrity is determined by transparency and accountability in election finances. Several studies have found that the elections that have been held in Indonesia have not implemented the principles of transparency and accountability optimally. This study aims to analyze the transparency of the 2019 Election budget accountability by the Ad Hoc EMB’s in Tanjung Jabung Barat Regency. This research is descriptive qualitative with a case study approach. To analyze the data, it is done using the concept of transparency proposed by Koppell (2005). The results of the study indicate that although the budget management activities by Ad Hoc EMB’s have been carried out openly, the information presented in the budget accountability report is not yet fully complete and accurate, so that the implementation of the principle of transparency has not run optimally. This is a consequence of the uneven competence of human resources due to the lack of training related to election finance management. For this reason, it is necessary to increase the competence of human resources through technical guidance or the like to the maximum.

Analisis Transparansi KPU Dalam Meloloskan Partai Ummat “Implementasi PKPU No 6 Tahun 2018”

“…Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik oleh KPU Sumber : KPU NOMOR: 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016 Prosedur di atas merupakan gambaran umum tentang penyusunan DIP sehingga perlu panduan secara lebih rinci dan spesifik untuk membantu biro dan inspektorat dalam penyusunan data Informasi Publik (DIP). Terlepas dari berbagai penyebab terjadi nya kemerosotan transparansi yang ada pada KPU apakah dikarenakan masalah dana atau pun ketidak mampuan lain nya di masa depan harus ditingkatkan mulai dari peningkatan kinerja dan pemahaman anggota PPK atau PPS di Pemilu yang akan dating karena bisa jadi menurut (Sarwani et al, 2022) Pemahaman aparatur PPK maupun PPS yang masih terbatas terhadap petunjuk teknis pertanggungjawaban anggaran Pemilu menjadi kendala tersendiri dalam implementasi transparansi ini.…”