Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia

Sulistiani, Siska Lis

doi:10.29313/tahkim.v1i2.4103

Cited by 6 publications

(5 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Hal ini karena isbat nikah pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah, yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah, akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan dipengadilan agama (Sulistiani, 2018).…”

Section: Alunclassified

Upaya Legalitas Pernikahan Dibawah Tangan di Buntulia, Kabupaten Pohuwato

Rasyid

Darmawati

2023

AJIFL

View full text Add to dashboard Cite

Marriage under the hands is a form of marriage that has become a fashion that arises and develops secretly in some Indonesian Islamic communities. They try to avoid the bureaucratic and convoluted system and manner of regulating the implementation of marriage and the length of its management or deliberately keep the marriage secret because of polygamy. For this reason, they take their way that does not contradict Islamic law. So that the formulation of the problem in this study is How is the legal legality of unrecorded marriages? This research method is normative juridical. The results of this study found that the practice of marriage that occurs in the community only partially refers to the law. Because some societies carry out the course of marriage referring to the norms of the Islamic law that allow serial marriage (marriage under the hand) and not positive state law as an authoritative reference, therefore, it is necessary to have legal awareness of the entire Muslim community about the nature of Islamic marriage so that there is no longer a narrow understanding and awareness that views marriage only to legalize sexual relations. Keywords: Legality; Marriage; Underhand. ABSTRAK Perkawinan dibawah tangan merupakan bentuk perkawinan yang telah merupakan mode masa kini yang timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari system dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya atau secara sengaja merahasiakan perkawinan karena poligami. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana legalitas hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa praktik perkawinan yang terjadi dilingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada undang-undang. Karena sebagian masyarakat melangsungkan praktik perkawinan mengacu pada norma hukum Islam yang mengijinkan perkawinan siri dan bukan hukum positif negara sebagai acuan otoritatif. Oleh karena itu, perlunya kesadaran hukum seluruh masyarakat muslim akan hakikat pernikahan Islam, sehingga tidak tumbuh lagi pemahaman dan kesadaran sempit yang memandang pernikahan hanya untuk melegalkan hubungan badan semata.

show abstract

Section: Alunclassified

Upaya Legalitas Pernikahan Dibawah Tangan di Buntulia, Kabupaten Pohuwato

Rasyid

Darmawati

2023

AJIFL

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…(Agus Muchsin et al, 2019) Seseorang yang melakukan perkawinan tercatat akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti autentik terjadinya suatu perkawinan dan sangat dibutuhkan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, KTP, KK masuk sekolah, melamar pekerjaan, mengurus perceraian, pensiun dan sebagainya. (Sulistiani, 2018) Sedangkan perkawinan yang dilakukan secara siri tentunya tidak akan mendapatkan Akta Nikah. Perkawinan siri sendiri ada yang dilakukan di bawah tahun 1974 sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan dan sesudah tahun 1974.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Suatu Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia

Bawono²

2022

Lentera

View full text Add to dashboard Cite

Studi ini mengkaji tentang analisis hukum tentang isbat nikah menurut KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI Indonesia. Berdasarkan hasil studi ditemukan bahwa isbat nikah diatur dalam KUH Perdata Pasal 100-102. Terkait isbat nikah, KUH Perdata tidak memberikan batasan secara rigit mengenai unsur-unsur yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan sahnya perkawinan. Namun mempunyai kelemahan-kelemahan yaitu adanya disparitas antara penduduk Pribumi, Timur asing dan Tionghoa, hal inilah yang menyebabkan tidak adanya unifikasi suatu peraturan dan melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak memberikan batasan-batasan mengenai peristiwa nikah yang dapat dimohonkan pengesahannya. Berbeda dengan kedua ketentuan tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai isbat nikah secara rigit dengan memberikan batasan-batasan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) sampai (4) yang mana suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah. Isbat nikah yang diajukan terbatas mengenai lima hal dan yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah yaitu suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

show abstract

“…Pencatatan perkawinan akan mewujudkan suatu kemaslahatan umum karena dengan pencatatan akan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak suami maupun istri, anak, dan yang lainnya. (Sulistiani, 2018) Peraturan yang menjelaskan pencatatan perkawinan yaitu terdapat pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 ayat (3) yang mana pencatatan perkawinan meliputi beberapa tahapan, di antaranya pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan Buku Nikah. (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, 2019)…”

Section: A Pendahuluanunclassified

Model Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta

Afifah

Rojak

2022

JRHKI

View full text Add to dashboard Cite

Abstract. Marriage can unite two people in love, namely to give birth to legitimate offspring as a good way to preserve life, by forming a household to create a happy family life, full of love and affection, feelings of calm, serenity, and peace. A valid marriage is a marriage carried out based on the laws of their respective religions and based on the beliefs held, and every marriage must be registered based on the applicable laws and regulations. One of the duties of the KUA is to register marriages, and the registration process is of course implemented based on applicable regulations. It is the same with the KUA of Purwakarta District, but in practice, there are still some problems in recording marriages at the KUA. Based on these problems, this study can be formulated as follows: (1) How is the marriage registration model in the KUA, Purwakarta District, Purwakarta Regency?. In this study, the researcher used a qualitative method with a normative juridical approach. Data collection techniques in this study are interviews and literature study. The data analysis technique used is interactive analysis and concept analysis. The results of this study can be concluded that the marriage registration model in the KUA, Purwakarta District, Purwakarta Regency is by applicable regulations, but there are still problems in recording marriages. Abstrak. Perkawinan dapat mempersatukan dua insan dalam sebuah cinta, yairu untuk melahirkan keturunan yang sah sebagai cara yang baik untuk melestarikan sebuah kehidupan, dengan membentuk rumah tangga agar terciptanya kehidupan keluarga yang bahagia, penuh kasih dan sayang, perasaan tenang, tenteram dan damai. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agamanya masing-masing dan berdasarkan kepercayaan yang dianut, dan setiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. KUA salah satu tugasnya adalah mencatatkan perkawinan, dan proses pencatatan tersebut tentunya diterapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Sama halnya dengan KUA Kecamatan Purwakarta, namun pada praktiknya masih terdapat beberapa masalah dalam pencatatan perkawinan di KUA tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana model pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta?. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis interaktif dan analisis konsep Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun masih terdapat masalah dalam pencatatan perkawian.

show abstract

Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia

Cited by 6 publications

References 0 publications

Upaya Legalitas Pernikahan Dibawah Tangan di Buntulia, Kabupaten Pohuwato

Upaya Legalitas Pernikahan Dibawah Tangan di Buntulia, Kabupaten Pohuwato

Suatu Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia

Model Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta

Contact Info

Product

Resources

About