Aspek-Aspek Geodetik dalam Hukum Laut

Abstract

Abstrak. Pada tahun 1982 Konvensi PBB Tentang Hukum Laut III mengakui bahwa lebar laut teritorial Negara kepulauan adalah 12 mil dengan lebar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) selebar 200 mil. Menurut konvensi tersebut setiap Negara harus melaporkan koordinat batas-batas, baik batas laut teritorial maupun batas ZEE. Masalah yang dihadapi Indonesia adalah koordinat batas yang dilaporkan bukan merupakan mengukuran langsung di lapangan tetapi diperoleh dari perhitungan di peta. Di masa depan koordinat yang dilaporkan harus diperoleh melalui pengukuran langsung di lapangan. Kata Kunci: Hukum Laut III, ZEE, koordinat batas. Abstract. In 1982 UNCLOS III (United NationsConvention on the Law of the Sea III) admitted that Archipelago State's sea width is 12 miles and EEZ (Exclusive Economic Zone) width is 200 miles. Based on UNCLOS III, each state has to report its boundaries coordinate, both territorial sea and EEZ. For Indonesia, the problem is the reported boundaries are not based on research and measurement in the sea, instead on map calculation. It is such a lesson learned that Indonesian people have to do some research and measurement in the sea directly next time.