Aspek Hukum Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dan Penerapannya Pada Badan Usaha Milik Desa

Abstract

Villages in the era of regional autonomy have the authority to determine the direction of development by optimizing the management of village funds through the establishment and development of Village-Owned Enterprises (BUMDES). This study aims at the concern of villages in NTT Province that have not made BUMDES as a vehicle for managing the Village Fund and as a comparison for researchers who took the research location in Kokbaun District, TTS Regency, NTT Province. This research is a descriptive legal research with the type of research is normative-empirical legal research. This type of research requires secondary data and primary data. The research data shows that the Village Government in Kokbaun District has understood the importance of establishing BUMDES as mandated by the Village Law, but there are obstacles in the implementation of its formation and development. The obstacles are the quality of Human Resources, namely the lack of understanding of villagers and the lack of skilled personnel in managing BUMDES in accordance with the articles of association and bylaws and understanding of village development. The principles of good corporate governance can help BUMDES management so that it becomes more focused and ultimately can increase village income which will also affect the development and economic development of rural communities.

Optimalisasi Investasi Dana Pensiun Milik Negara

“…Transformasi hukum merupakan suatu konsekuensi dari perkembangan dan perubahan yang terjadi secara tidak terduga, sehingga daya adaptif hukum merupakan suatu kepastian, awal transformasi hukum sebagai hukum yang bersifat represif menjadi hukum yang bersifat otonom, selanjutnya menjadi hukum yang responsif menjawab segala tantangan dan sekarang hukum dituntut menjadi hukum yang progresif. 12 Dalam POJK No. 3 Tahun 2015 tentang Dana Pensiun, mendukung eksistensi dari dapen dalam menjalankan investasi agar dapat mengoptimalisasi imbal hasil melalui tindakan yang mengedepankan prinsip pruden, menjaga keseimbangan maturitas investasi.…”

Dampak Tata Kelola Bumdes Dan Peran Kolaborasi Pentahelix Dalam Mewujudkan SDGS Desa

“…Tata kelola sendiri sering dikaitkan dengan perusahaan, sehingga muncul istilah tata kelola perusahaan yang baik. Dilihat dari arti kata, tata kelola bisa diartikan sebagai istilah pengaturan yang dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik disebut juga sebagai tata pamong (Da Santo & Pedo, 2020).…”

Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa

“…Berdirinya BUMDes dapat mengurangi pengangguran di desa dan memberikan perubahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Arindhawati & Utami, 2020). Menurut penelitian Santo & Pedo (2020), penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan BUMDes dapat menciptakan kelancaran pengelolaan bisnis termasuk meningkatkan daya saing dan membawa kemajuan bagi BUMDes. Sofyani et al (2020) menemukan bahwa tingginya penerapan prinsip tata kelola dalam BUMDes, maka kinerja BUMDes juga akan semakin baik, dan sebaliknya praktik tata kelola yang rendah pada BUMDes dapat menghambat BUMDes memiliki kinerja yang baik.…”