Assessing the current practice of Auditing in Islamic Financial Institutions in Malaysia and Indonesia

Abstract

Abstract-Drastic development of Islamic financial institutions globally may lead to new expectations of and requirements for accountability, which in turn lead to new demands on the audit function of the institutions. The prohibition of interest and the aspiration of Muslims to make this prohibition a practical reality in their economies, has led to the establishment of a number of Islamic financial institutions around the world. The study examines the scope of the current practice of auditing in Islamic financial institutions using questionnaires survey in Malaysia and Indonesia. As Malaysia has taken drastic initiatives to become the global Islamic finance hub, and Indonesia having its own Shariah Audit manual for IFIs, it would be interesting to study on the development of these two countries in respect of the current scope of shariah audit practice. The findings record that the gap is wider for Indonesia which is in need of the four dimensions for Shariah audit tested in this study. The only gap that exists for Malaysia is in relation to the scope of Shariah auditing. This does not support the hypothesis that since Indonesia has a Shariah audit manual being in place in the country, at least they have a better guidance for the implementation of Shariah auditing. Majority of the respondents are in the opinion that more has to be done for Indonesia in the process of catching up with the development of Islamic finance in Malaysia in particular for this study, the auditing perspective.

Performance Direction towards Performance Achievement: Case on Local Islamic Banks in Malaysia

“…He further emphasizes the essential need for Islamic economics to evaluate performance within its own framework and using its own criteria. With regard to Shari'ah audit, [5] has affirmed in her study that Shari'ah auditing (reporting and performance evaluation) being practiced in Islamic Financial Institutions (IFIs) is unregulated in its true sense and she mentions that only a small portion of Shari'ah audit is being discussed in the Shari'ah audit framework. Therefore, the need for a comprehensive framework of Shari'ah auditing and its implementation in IFIs is timely.…”

Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia

“…Dalam praktiknya, menyangkut pada audit syariah di luar aspek laporan keuangan saat ini, merupakan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kasim, Sanusi, Mutamimah, & Handoyo, 2013) di Indonesia, yang menghasilkan temuan bahwasanya Indonesia masih mencari kerangka kerja yang tepat bagi pelaksanaan audit syariah di dalam negeri. Dan untuk mengatasi hal tersebut Indonesia menyusun panduan audit syariah untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan audi saat ini.…”

“…Merujuk pada pengklasifikasian tersebut, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang ruang lingkup audit syariah di Indonesia sesuai dengan harapan. Hal ini tidak sejalan dengan hasil temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kasim, Sanusi, Mutamimah, & Handoyo, 2013) yang menemukan bahwa, bukan hanya kerangka kerja audit syariah saja yang masih mencari pedoman yang tepat, tetapi begitu pula dengan ruang lingkup audit syariah di Indonesia masih belum dilaksanakan sesuai dengan harapan, yakni lebih luas dari audit konvenional. Dalam penelitian itu juga diterangkan bahwa saat dilakukan interview, mayoritas responden sepakat bahwa lingkup audit syariah harus lebih luas dari sekedar hanya melakukan pemeriksaan pada kepatuhan syariah (shariah compliance) produk LKS saja.…”

“…Hasil penelitian ini ternyata mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Kasim, Ibrahim, Hameed, & Sulaiman, 2009), bahwa seorang auditor syariah harus memiliki dua kualifikasi, yakni kualifikasi syariah (fiqh muamalah) maupun di bidang keuangan. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Kasim, Sanusi, Mutamimah, & Handoyo, 2013) di Indonesia, diketahui bahwa terjadi lack pada aspek kualifikasi auditor syariah. Lack ini terjadi dikarenakan hingga saat ini di Indonesia, lembaga pendidikan yang mencetak akuntan syariah sangatlah minim yang berimbas pada praktisi auditor syariah yang terbatas.…”

“…Selain itu, hasil pendapat yang dikeluarkan oleh DPS tidak dilakukan pengecekan kembali oleh auditor eksternal atau akuntan publik sebagaimana laporan keuangan yang dikeluarkan manajemen sehingga terjadi check and balance terhadap hasil laporan tersebut yang membuatnya semakin terpercaya. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Kasim, Sanusi, Mutamimah, & Handoyo, 2013) di Indonesia, yang menghasilkan temuan bahwa selain ketiga isu yang dijelaskan sebelumnya mengalami lack dalam praktik audit syariah di Indonesia ternyata independensi juga mengalami hal yang sama. Artinya penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu dan kondisi yang terjadi.…”