2023
DOI: 10.3389/fclim.2023.1276606
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Balancing climate goals and biodiversity protection: legal implications of the 30x30 target for land-based carbon removal

Philipp Günther,
Felix Ekardt

Abstract: This article examines the legal conflicts between land-based carbon dioxide removal (CDR) strategies and the establishment of protected areas through the lens of international environmental law. We argue that the 2022 Global Biodiversity Framework's “30x30” target—which aims to protect 30% of global terrestrial and marine areas by 2030—constitutes a “subsequent agreement” under international law and thus clarifies the legal scope and content of the obligation to establish protected areas under Article 8 of the… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2024
2024
2024
2024

Publication Types

Select...
4
2

Relationship

0
6

Authors

Journals

citations
Cited by 6 publications
(1 citation statement)
references
References 179 publications
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Masyarakat adat setempat harus melakukan diskusi dan membuat kesepakatan untuk mengatur penggunaan tanah adat oleh pihak-pihak yang bukan anggota kelompok. Kesepakatan ini dimaksudkan untuk membantu kedua belah pihak dan mencegah terjadinya konflik lahan (Günther, 2023). Salah satu pihak harus meminta izin kepada ketua adat untuk menggunakan tanah ulayat untuk pembangunan infrastruktur, serta panen berikutnya, mereka harus membayar biaya pengakuan dan sewa.…”
Section: Pemanfaatan Tanah Ulayat Oleh Masyarakat Adatunclassified
“…Masyarakat adat setempat harus melakukan diskusi dan membuat kesepakatan untuk mengatur penggunaan tanah adat oleh pihak-pihak yang bukan anggota kelompok. Kesepakatan ini dimaksudkan untuk membantu kedua belah pihak dan mencegah terjadinya konflik lahan (Günther, 2023). Salah satu pihak harus meminta izin kepada ketua adat untuk menggunakan tanah ulayat untuk pembangunan infrastruktur, serta panen berikutnya, mereka harus membayar biaya pengakuan dan sewa.…”
Section: Pemanfaatan Tanah Ulayat Oleh Masyarakat Adatunclassified