Contribution Limits and Transparency in a Campaign Finance Experiment

Abstract

We experimentally compare electoral outcomes when donor contribution limits are varied. The effect of contribution limits is studied under three levels of transparency: one where donors' preferences and donations are unobserved by the candidate and public; one where they are observed by the candidate but not the public; and one where they are observed by all. We find that a combination of stricter contribution limits and full transparency is most successful at limiting donors' influence on policy choice. We also find that stricter contribution limits improve social welfare in some treatments. We further find that the partial and no anonymity settings lead to “centrist bias,” whereby implemented policies, on average, are more centrist than the candidate's preferences in most treatments.

Analisa Pratik Formalitas Pelaporan Dana Kampanye Studi Eksploratif di Kota Batu

“…Prinsip transparansi dan akuntabilitas partai dapat terwujud dengan adanya aturan dan sanksi bagi peserta pemilu, serta diperlukan juga lembaga untuk mengawasi laporan keuangan partai (Pinilih, 2017). Akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam kegiatan kampanye merupakan hal yang penting untuk diwujudkan (Shapiro & Arthur, 2017). Namun, tidak sedikit pihak partai politik yang ingin menolak melakukan praktik akuntabilitas dan transparansi.…”

“…Pada umumnya, meskipun praktik akuntabilitas dan transparansi dana kampanye adalah hal penting yang harus dijalankan, informan berharap dengan menjalankan praktik tersebut membawa dampak bagi partai politik (Fang et al, 2016;Shapiro & Arthur, 2017). Informan berpendapat bahwa karena kebijakan ini baru diadakan di pemilu tahun 2019, belum memunculkan dampak atau implikasi sesuai dengan yang diharapkan oleh partai politik.…”

“…Hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa tidak adanya penegakkan aturan yang kuat sehingga melemahkan arti penting praktik akuntabilitas dan transparansi dana kampanye (Shapiro & Arthur, 2017). Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya akuntabilitas dan transparansi oleh partai politik maupun calon legislatif memunculkan pandangan bahwa laporan dana kampanye hanya merupakan urusan administrasi tanpa dampak hukum yang kuat.…”

“…Peserta pemilu memiliki kecenderungan melaporkan dana kampanye yang memiliki jumlah besar dengan kegiatan yang telah diagendakan. Di luar kegiatan kampanye yang sudah diagendakan, peserta pemilu kecil kemungkinan untuk melaporkan pengeluarannya karena hal itu merepotkan dan menambah beban pekerjaan bidang pemenangan pemilu (Gagnon & Filip, 2011;Shapiro & Arthur, 2017). Kondisi ini menunjukkan secara budaya partai politik dan teknis pelaksanaannya, pelaporan dana kampanye merupakan proses yang tidak mudah.…”

“…Masalah lain dalam akuntabilitas dana kampanye adalah konstituen juga tidak menggunakan laporan dana kampanye sebagai referensi untuk memilih kader partai politik yang mencalonkan diri (Khan, 2013;Shapiro & Arthur, 2017). Dengan demikian akuntabilitas tidak meningkatkan elektabilitas peserta pemilu di Kota Batu.…”