2021
DOI: 10.22495/jgrv10i3art2
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Corporate governance and organized crimes: Comparative analytical study of the legislative role

Abstract: This research aims to study the organized crime, its characteristics, and the legislative role in combating it. Due to its reception of many refugees from Syria, Iraq, Yemen, and Libya, the United Arab Emirates (UAE) and Jordan witnessed a widespread of numerous forms of organized crimes such as drug crimes, money laundering, and human trafficking. The authors seek to clarify how Emirati and Jordanian lawmakers dealt with such crime, and whether their legal texts were sufficient and consistent with internation… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2023
2023
2023
2023

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

citations
Cited by 1 publication
(1 citation statement)
references
References 11 publications
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Peranan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dalam perspektif penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Pacitan, maka yang perlu diketahui adalah landasan hukum yang mendasarinya, yaitu praktek pemerintahan daerah. Kebijakan mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana yang dikonsepkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga saat sekarang adalah desentralisasi (Shiyab et al, 2021). Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dan dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Weis, 2020).…”
Section: Fungsi Legislatifunclassified
“…Peranan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dalam perspektif penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Pacitan, maka yang perlu diketahui adalah landasan hukum yang mendasarinya, yaitu praktek pemerintahan daerah. Kebijakan mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana yang dikonsepkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga saat sekarang adalah desentralisasi (Shiyab et al, 2021). Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dan dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Weis, 2020).…”
Section: Fungsi Legislatifunclassified