Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia

Abstract

Pemerintah Pusat berdasarkan UU No 33/2004 memberikan dana transfer kepada pemerintah daerah. Dana transfer pusat tersebut digunakan sebagai perimbangan keuangan daerah. Dana transfer yang diberikan pemerintah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) yang difungsikan sebagai stimulus fiskal bagi daerah. Dana transfer pusat diharapkan akan memberikan peningkatan pembangunan bagi daerah. Namun dana transfer pusat tersebut belum memberikan penurunan ketimpangan pendapatan antar daerah. Dana transfer pusat ini setidaknya dapat menutupi kebutuhan daerah. Ketimpangan pendapatan setiap daerah akan terjadi tetapi pemerintah akan memikirkan bagaimana ketimpangan pendapatan daerah dapat diturunkan. DAU merupakan salah satu hibah dari pemerintah pusat untuk menurunkan ketimpangan pendapatan antar daerah. Adanya aturan hold-harmless menjadikan pemberian DAU minimum sama dengan tahun lalu yang mengakibatkan fungsi DAU tidak berjalan. Fungsi DAU yaitu daerah yang kapasitas fiskal rendah akan diberikan DAU relatif besar. Dengan diberlakukan hold harmless membuat fungsi DAU tidak terjadi. Aturan hold harmless sudah tidak digunakan lagi setelah tahun 2009. Dalam penelitian ini mencoba untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia melalui instrumen fiskal seperti DAU dan DAK. Periode penelitian tahun 2001-2010 menggunakan regresi panel data. Hasil yang estimasi yang didapat yaitu DAU, DAK, infrastruktur jalan, aturan hold harmless dan jumlah penduduk mempengaruhi signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Selain melihat hasil estimasi dari persamaan ketimpangan pendapatan, penelitian ini akan melihat perkembangan ketimpangan pendapatan provinsi di Indonesia dengan menggunakan indeks Williamson. Hasil yang didapat ketimpangan pada daerah miskin lebih merata dibandingkan daerah kaya. Penentuan daerah kaya dan daerah miskin menggunakan median PDRB perkapita.

Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Variabel Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat

“…Menurut Nazara (2010), disparitas antar daerah merupakan masalah struktural di perekonomian Indonesia. Penelitian tentang hubungan Dana Bagi Hasil sebagai bagian dari Transfer ke Daerah terhadap pengentasan kemiskinan dilakukan oleh (Lisna et al, 2013) (Wardhana et al, 2013). Potensi sumber daya alam setiap daerah yang berbeda-beda, menimbulkan dampak adanya potensi daerah kaya dan daerah…”

An Analysis On Inequality, Economic Growth, And Unemployment In Sumatera Island

“…Regional inequality will continue and even increase if the government takes no real action to reduce inequality from fiscal and income distribution perspectives (Wardhana et al, 2013). Inequality will negatively impact economic growth and social welfare (Alesina and Rodrik, 1994).…”

Optimalisasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (Dak) Untuk Mendorong Pertumbuhan Pembangunan Daerah Di Indonesia

“…Specific-purpose grant lebih tepat diterapkan dalam keadaan akuntabilitas pemerintah daerah masih rendah dan ketika fokus pemerintah pusat adalah mendorong pencapaian prioritas nasional terkait dengan standar pelayanan dasar. Pemerintah pusat sebagai pemberi dana dapat memastikan bahwa dana yang mereka salurkan digunakan pada aktivitas/bidang tertentu yang telah mereka tentukan (Wardhana et al 2013). Pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan modal manusia (Juanda and Handra 2017).…”