Determinan Akuntabilitas Keuangan Dana Desa Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Abstract

Village existence is very important for national development. Thus, uneven development between the Village and the City can cause many villagers who try their fortune in the city, leave the village and do not want to return to the Village. This research was conducted to determine the effect of human resource competence on financial accountability of village funds and the influence of the role of village heads on village financial accountability. The population in this study are all villages in the Sleman Regency. This research uses incidental sampling. The sample size uses the Slovin formula, with a minimum number of respondents of 71 villages. The analysis method uses structural equation modeling (SEM) analysis test. The conclusion of this study, namely that there is a significant influence between HR competencies on village financial accountability, meaning that if HR competencies are higher, the financial accountability of village funds is more accountable. There is a significant influence between HR competencies on the financial accountability of village funds, meaning that if HR competencies are higher, the financial accountability of village funds will be more accountable. There is a significant influence between the role of the village head on the financial accountability of village funds, meaning that if the role of the village head is higher, then the financial accountability of village funds is more accountable.

Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

“…Setiap desa memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi sumber perekonomian masyarakat setempat. Desa menjadi tempat utama penghasil pangan baik pangan nabati maupun hewani (Sujarweni & Jaya, 2019). Desa adalah sekelompok orang yang mempunyai kawasan dan melaksanakan pemerintahannya secara mandiri.…”

“…Selain itu, ada beberapa ketidakkonsistenan pada riset sebelumnya. Di mana riset yang dilakukan oleh Aziiz & Prastiti, (2019); Dewi & Gayatri, (2019); Fauziyah & Handayani, (2017); Sujarweni & Jaya, (2019) memiliki hasil bahwa kompetensi SDM, partisipasi masyarakat, SPIP, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan, riset yang dilaksanakan oleh Nafsiah & Diana, (2020); Puspa & Prasetyo, (2020); Widyatama et al, (2017) memiliki hasil kompetensi SDM, partisipasi masyarakat, SPIP, dan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.…”

“…Teori ini mengasumsikan bahwa suatu manajemen organisasi mempunyai tanggung jawab terhadap pemilik organisasi atas kepercayaan terhadap manajemen. Stewardship adalah konsep baru mengenai pengelolaan organisasi yang bergeser dari pengendalian dan operasi organisasi dijalankan oleh kepemimpinan dan manajemen ke pengaturan, kerjasama, dan kepemilikan dilakukan oleh semua anggota organisasi yang sudah menjadi satu kesatuan (Sujarweni & Jaya, 2019). Teori Stewardship juga mempunyai anggapan bahwa keberhasilan organisasi tidak terlepas dari kepuasan pemilik organisasi (Arfiansyah, 2020).…”

“…Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan individu yang didapatkan dari pendidikan, pelatihan, atau pengalaman (Puspa & Prasetyo, 2020). Riset ini diukur menggunakan kuesioner milik Sujarweni & Jaya (2019), di mana memiliki 3 konstruk (pengetahuan, keahlian, dan sikap) dengan 3 indikator. Partisipasi masyrakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk menghindari kecurangan penyalahgunaan kekuasaan (Indraswari & Rahayu, 2021).…”

“…Partisipasi masyrakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk menghindari kecurangan penyalahgunaan kekuasaan (Indraswari & Rahayu, 2021). Riset ini diukur menggunakan kuesioner milik Sujarweni & Jaya (2019) di mana memiliki 4 konstruk (pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi) dengan 4 indikator. Sistem pengendalian internal pemerintah adalah tindakan yang bertujuan untuk memberikan arahan, pengawasan, dan pengukuran kekayaan organisasi agar meminimalisir kecurangan (Antika et al, 2020).…”