Digital Village: Service, Togetherness, and SDGs

Abstract

Digital village is a development project with a digital platform. Digital transformation based on village potential is carried out to provide better services to the public. By using the capability maturity model (CMM), social contractual utilitarianism (SCU), and sustainable development goals (SDG), the research analyzes the content both quantitatively and qualitatively in public documents about digital villages in Indonesia. Public documents produced by the central, regional, media, and public governments stored on a website are extracted through the NVivo application and then categorized and analyzed with the categories of CMM, SCU, and SDG, tested for reliability via intercoder reliability and validity through trustworthiness. This study found (1) standard models related to government services to the public, (2) togetherness, and (3) the achievement of SDGs, especially the 8th goal, namely decent work, and economic growth. This study showed that the digital village enhances the government services to improve village economic growth and quality of education.

Pendampingan Pemutakhiran Data SDGs Desa Tahun 2022 di Desa Ngadirejo Magelang

“…Tahap pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 menjadi tahap penting dalam rangka memperbaiki skor SDGs Desa Ngadirejo tersebut. Menurut Irwansyah, data dari Indeks Desa Membangun (IDM) akan dilakukan pemutakhiran lebih mendalam guna mendapatkan informasi lengkap untuk memperbaiki data sebelumnya (Irwansyah, 2021). Tahap pemutakhiran data dapat membantu Kepala Desa untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendataan desa sebagai dasar perencanaan pembangunan Desa Ngadirejo.…”

Pengembangan Desa Digital di Desa Lawatan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal

“…Desa digital sebagai proyek pengembangan layanan digital yang digagas oleh pemerintah untuk masyarakat umum dengan standar yang mengutamakan layanan berbasis internet dan aplikasi pada perangkat lunak (Irwansyah, 2021). Bentuk awal kebersamaan tersebut dapat bermula dari internal desa secara horizontal yang kemudian berkembang dalam tataran antar pemerintah desa hingga antar pemangku kepentingan dan kebijakan.…”