Dilema Akrualisasi Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstract

Dilema Akrualisasi Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dilema pengelolaan keuangan daerah sebagai dampak akrualisasi akuntansi sektor publik. Penelitian ini memiliki urgensi karena asas akrual mengakibatkan perubahan situasi kerja dan pola pikir pimpinan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan beberapa bendahara pengeluaran Kota Batu sebagai informan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dilema yang dihadapi oleh bendahara pengeluaran adalah ketidaksesuaian kompetensi. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa akrualisasi akuntansi juga menimbulkan potensi konflik dan korupsi. Komitmen setiap pejabat dan lingkungan sangat diperlukan supaya permasalahan dalam akrualisasi pengelolaan keuangan daerah dapat terselesaikan.

Counter Accounting untuk Penghitungan Pendapatan Diterima di Muka

“…Studi terhadap implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual di Indonesia telah banyak dilakukan seperti Marwata & Alam (2006), Prabowo et al ( 2017), Agriyanto (2018), Pratama (2012) Tresnawati & Setiawan (2013), Kamayanti (2011). Berbagai hasil studi tersebut menunjukkan bahwa terdapat permasalahan kekurangan kompetensi pegawai pemerintah (Harun, 2007;Harun, 2010;Harun et al, 2013;Harun et al, 2020;Harun & Kamase, 2012;Harun et al, 2019;Harun & Robinson, 2010;Harun et al, 2015;McLeod & Harun, 2014;Mir et al, 2018;Andhayani, 2017;Purwanti, 2018). Menurut Tarigan & Nurtanzila (2013) permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya suatu sistem aplikasi terintegrasi yang dapat mempermudah para pegawai untuk mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan pemerintah sehingga permasalahan kekurangan pengetahuan dan pengalaman akuntansi para pegawai tidak terlalu menjadi masalah karena proses penyusunan laporan keuangan dapat dibantu oleh suatu sistem aplikasi.…”

Efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bondowoso

“…Hal itu berbeda dengan sistem sentralisasi yang melimpahkan seluruh kewenangan dan keputusan kepada pemerintah pusat (Halim, 2017). Sedangkan pada sistem desentralisasi berupa otonomi daerah,…”

Analisis manfaat laporan keuangan berbasis AKRUAL dalam pengambilan keputusan di Pemerintah Kabupaten Bantaeng

“…Hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menunjukkan inkonsistensi mengenai manfaat penerapan basis akrual dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan daerah. Menurut Andhayani (2017) menyatakan bahwa penerapan SAP basis akrual dalam hal pengelolaan keuangan daerah termasuk di dalamnya pengambilan keputusan dinilai kurang efektif, dikarenakan kendala kompetensi sumber daya manusia yang belum terpenuhi dan juga akan menimbulkan potensi konflik dan korupsi. Dalam penelitian lainnya, Putra & Mulyani (2019) melakukan penelitian yang serupa mengenai manfaat informasi dari laporan keuangan yang menyatakan bahwa pemanfaatan informasi dari laporan keuangan dalam pengambilan keputusan yang menghasilkan keputusan yang berbeda-beda.…”

“…Kemudian, untuk laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi mengenai saldo anggaran lebih, koreksi kesalahan pembukuan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran setiap periode akuntansi. Andhayani (2017) mengatakan bahwa penerapan SAP basis akrual dalam hal pengelolaan keuangan daerah termasuk di dalamnya pengambilan keputusan dinilai kurang efektif, dikarenakan kendala kompetensi sumber daya manusia yang belum terpenuhi dan juga akan menimbulkan potensi konflik dan korupsi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa bendahara pengeluaran berperan sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan yang merasakan perubahan akrual sebagai suatu komitmen.…”