Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Abstract

Indonesia sebagai negara demokrasi sedang menghadapi tantangan baru yang sangat menarik. Hajat pesta demokrasi yang mulanya terpisah di setiap daerah, kini akan dilaksanakan secara serentak nasional pada tahun 2024 mendatang. Permasalahan menarik yang dikaji dalam artikel ini adalah pertama, dinamika penundaan Pilkada pada tahun 2024 bagi 271 daerah yang akan berakhir masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023. Kedua, urgensi perpanjangan masa jabatan Kepala Daerah hingga tahun 2024. Kajian yang disajikan dalam tulisan ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis yang diperoleh terhadap permasalahan tersebut menyimpulkan bahwa pertama, penundaan Pilkada dari tahun 2022 dan 2023 ke tahun 2024 yang kemudian mengakibatkan terjadinya kekosongan terhadap jabatan Kepala Daerah di 271 daerah. Kemudian, dilakukan pengangkatan penjabat Kepala Daerah yang akan memimpin selama satu sampai dua tahun untuk memberikan ketidakpastian terhadap demokrasi di daerah yang menimbulkan banyak pro dan kontra atas kebijakan yang diambil, hal tersebut dikhawatirkan akan menciderai prinsip-prinsip otonomi daerah. Kedua, untuk menghindari pengisian penjabat Kepala Daerah di 271 daerah tersebut, maka diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif dan demokratis, sehingga penjabat yang memimpin daerah selama satu sampai dua tahun ini diharapkan tidak menuai perbedaan pendapat ditengah-tengah masyarakat dengan masa kepemimpinan sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan.

The Provincial General Election Commission and Public Participation: A Study of Legislation

“…This agreement was also based on Article 201 section (8) of Law No. 10 of 2016, which regulates that: As an election organizer trusted by the public, the Provincial KPU must make every effort to carry out its mandate in the success of the 2024 elections of the Governor and Vice-Governor (Kelibay et al, 2022). In addition, in carrying out its role, the Provincial KPU must comply with the provisions of the applicable legislation (Husnulwati, 2021).…”

Kontroversi Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia

“…Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia sendiri dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakilnya, serta untuk memilih anggota legislatif (anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2019. ( Kelibay, Ismed, 2022) Pemilihan umum (Pemilu) selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang biasa disebut dengan pemilu serentak 2024. Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024, secara otomatis berdampak pada tidak diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun 2022 dan 2023, sehingga muncul persoalan kekosongan jabatan kepala daerah karena masa jabatan berakhir sebelum tahun 2024.…”

Polemik Hukum Penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

“…Kelibay, I., Boinauw, I., Rosnani, R., & Kalagison, M. D. (2022). Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.…”