Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Merespon RED II

Abstract

Lahan Kelapa Sawit yang sangat luas menjadikan Indonesia sebagai pengeskpor kelapa sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2017 kelapa sawit menyumbang devisa kepada Negara sebesar USD 23 Miliar atau setara sekitar Rp 300 Triliun, ekspor pada tahun 2017 naik 26% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 nilai ekspor kelapa sawit mencapai USD 22,97 Miliar atau setara dengan 320,5 Triliun. Pasar ekspor kelapa sawit Indonesia telah menjangkau pada Negara-Negara besar antara lain China, Uni Eropa dan India. Namun, pada tahun 2017 Uni Eropa merilis kebijakan Delegated Act on Low and High ILUC-Risk Biofuel dalam Renewable Energy Directive (RED II) menggolongkan minyak sawit sebagai indirect land use change-risk biofuel (ILUC). Adanya kebijakan tersebut mendorong Indonesia untuk melakukan strategi diplomasi ekonomi dalam merespon kebijakan tersebut. Adapun diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia antara lain menghadiri pertemuan nasional maupun internasional seperti menghadiri pertemuan dengan Negara penghasil kelapa sawit, dan Joint Mission di Eropa. Mengupayakan lewat WTO, mengupayakan minyak sawit Indonesia bersertifikat berkelanjutan, mengadakan perjanjian dagang dengan Swiss dan kerjasama produksi kelapa sawit dengan Belanda.

Strategi Diplomasi Ekonomi Republik Indonesia terhadap Persatuan Emirat Arab tahun 2020-2022

“…Jejak diplomasi ekonomi Indonesia terhadap PEA dapat dibuktikan melalui klasterisasi terhadap pasar dari negara tujuan ekspor antara tahun 1962 dan 2015 sebagai hasil luaran (outcome) dari diplomasi ekonomi. Klasterisasi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar nontradisional (terbagi menjadi negara ekspor telah berkembang dan negara yang belum digarap) [7]. Kriteria dari klasterisasi tersebut adalah jumlah konsistensi negara selama 53 tahun sebagai 15 besar negara tujuan ekspor Indonesia.…”

Hubungan Internasional Indonesia dan Uni Eropa Terhadap Kebijakan Ekspor Nikel Sebagai Tantangan Perekonomian

“…Alasan diberlakukannya pelarangan terhadap penggunaan minyak kelapa sawit tersebut adalah karena minyak sawit dianggap sebagai faktor utama perusakan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia keberatan dengan keputusan Uni Eropa untuk menghentikan kegiatan ekspor-impor kelapa sawit ke Uni Eropa (Suwarno, 2019); (Alfianisa, 2021). Sebagai tindakan 'balasan', Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel.…”