Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemik Covid-19

Abstract

Pembentukan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan upaya penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana korupsi. Pidana Mati merupakan salah satu alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku. Namun kebijakan perumusan ancaman pidana mati sebagai pemberatan pidana apabila dilakukan dalam keadaan tertentu misalnya bencana alam. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan bencana non-alam yang ditetapkan sebagai Bencana Nasional sangatlah tidak mungkin untuk menjatuhkan pidana mati dikarenakan Covid-19 bukan termasuk bencana alam nasional, juga penentuan besaran nilai kerugian dalam tindak pidana korupsi yang masih kabur penganturannya.

CORRUPTION IN INDONESIA (Factor Analysis and Efforts That Need To Be Done)

“…What is meant by certain conditions is if the criminal act of corruption is committed when the state is in danger, a national natural disaster, repetition of a criminal act of corruption, or when the state is in a state of economic and monetary crisis. (Leasa, 2020) China, Malaysia, and Singapore have firmly sentenced corrupt criminals to death. The countries mentioned above are pretty successful in reducing the number of corruption.…”

Legal Examination of Corruption on Social Assistance in State Officers in State during Emergencies / National Disasters

“…Bodies of perpetrators: repeated whipping with rattan, cutting of body parts (for example, hand teak), "stamped bara" (brand brand) and so on; c. Independence of the perpetrator: imprisonment, imprisonment, imprisonment, exile (vernbannig), exile (deportatie), expulsion, eviction, detention and so on; d. Honor of perpetrators: revocation of certain rights, revocation of a driving license, announcement of a judge's decision, warning and so on; e. Assets / assets: criminal fines, confiscation of goods (certain), paying for goods that are not / have not been confiscated according to interpretation and so on. (Leasa, 2021).…”

“…in the national realm, as a repetition of the criminal act of corruption, or when the country is in a state of economic and monetary crisis. (Leasa, 2021). Therefore, the misuse of social assistance funds during this pandemic can be categorized as a certain condition which is a non-natural disaster that affects the country's economy in which the perpetrator of the criminal act of corruption is subject to capital punishment if he commits an act detrimental to the country's economy during the pandemic.…”

Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Maluku

“…1 Sampai dengan masalah sunat bantuan Covid-19 oleh salah satu oknum Menteri yang ditangkap komisi pemberantasan korupsi dan terancam hukuman mati. 2 Penanganan akibat Covid-19 ini harus dilakukan secara cepat dan tepat, 3 apalagi penyebaran hoax di media sosial yang seolah-olah Covid-19 ini penyakit yang sangat mematikan.…”

“…Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemik Covid-19. JURNAL BELO, 6 (1), 73-88. https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page73-88 3 Berita bohong atau dikenal dengan istilah hoax atau disebut pula dengan hate speed sendiri merupakan suatu informasi yang tidak benar atau berita palsu yang tidak memiliki kepastian dan sengaja disebarkan-luaskan untuk menciptakan situasi dan keadaan di masyarakat menjadi panik atau cemas. Dilihat dari perspektif perkembangan teknologi dan informasi, fenomena penggunaan media sosial sudah merupakan kebutuhan primer dan hal itu tentu dianggap wajar sebagai alat komunikasi yang efektif memangkas jarak, ruang dan waktu.…”