2021
DOI: 10.47191/ijsshr/v4-i7-12
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Election Criminal Law Enforcement in the Era of Simultaneous General Election 2019

Abstract: This thesis addressed the issue of election criminal law enforcement in the era of simultaneous general election in 2019. Based on data released by The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) there were 2,724 reports and findings of alleged violations of election crimes, which continued with the investigation of 582 cases, closed at the investigation stage there were 132 cases, then closed at prosecuting 41 cases, and ajudicated by the court in 319 cases. Meanwhile, based on the Indonesian Legal Roundtab… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2022
2022
2022
2022

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

citations
Cited by 1 publication
(1 citation statement)
references
References 1 publication
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Dalam konteks pemilihan, politik uang merupakan suatu pelanggaran dan termasuk ke dalam suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara dan denda. Menurut Topo Santoso, definisi pidana pemilu terdiri dari tiga model, yaitu (Narwanto & Supardi, 2021): 1) Semua tindak pidana yang berhubungan dengan administrasi pemilu yang diatur dalan hukum pemilu; 2) Semua tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang diatur di dalam maupun di luar hukum pemilu (misalnya UU partai politik atau KUHP), dan; 3) Semua tindak pidana yang terjadi selama pemilu berlangsung (termasuk pelanggaran lalu lintas, persekusi, kekerasan, vandalisme dan lain sebagainya).…”
Section: Pengaturan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah DI Jaw...unclassified
“…Dalam konteks pemilihan, politik uang merupakan suatu pelanggaran dan termasuk ke dalam suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara dan denda. Menurut Topo Santoso, definisi pidana pemilu terdiri dari tiga model, yaitu (Narwanto & Supardi, 2021): 1) Semua tindak pidana yang berhubungan dengan administrasi pemilu yang diatur dalan hukum pemilu; 2) Semua tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang diatur di dalam maupun di luar hukum pemilu (misalnya UU partai politik atau KUHP), dan; 3) Semua tindak pidana yang terjadi selama pemilu berlangsung (termasuk pelanggaran lalu lintas, persekusi, kekerasan, vandalisme dan lain sebagainya).…”
Section: Pengaturan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah DI Jaw...unclassified