SIMPEG mencakup data pegawai, pengelolaan data, perjalanan, manusia dan teknologi serta dukungan departemen sumber daya manusia supaya menyediakan layanan yang cepat, lengkap, dan tepat. Dalam implementasi SIMPEG selama pandemi covid-19 di pemerintah daerah masih mengalami permasalahan seperti user, admin, sistem, dan birokrasi. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan factor-faktor permasalahan ini serta rekomendasi terkait digitalisasi pada data pegawai pemerintah daerah selama masa covid19 dengan rincian; 1) Mendeskripsikan faktorfaktor yang menghambat penerapan digitalisasi data pribadi (SIMPEG) diintansi pemerintah daerah selama masa covid-19, 2) Mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan untuk menggalakkan SIMPEG di instansi pemerintah daerah selama pandemic covid-19. Peneliti mengkaji dan menganalisis berbagai sumber penelitian sebelumnya dengan menerapkan kaidah penelitian studi literatur. Hasil penelitian SIMPEG dimasa pandemi covid-19 belum optimal, dilihat belum adanya standar kualifikasi bagi pegawai yang menangani SIMPEG, pemrosesan data pegawai masih dilakukan secara manual, kebijakan pimpinan belum terukur, dan daya tangkap pegawai masih bermasalah, belum adanya evaluasi dalam upaya peningkatan kapasitas sarana jaringan dan anggaran operasional, terdapat permasalahan teknis operasional. Upaya-upaya dalam menggalakkan SIMPEG dimasa pandemi covid-19 yaitu perlunya upgrade sistem untuk memudahkan tugas, peningkatan pengadaaan sarana dan prasarana terkait IT, pengadaan SDM tenaga ahli, pembuatan prosedur, peningkatan anggaran operasional, pendidikan dan pelatihan, jaminan keamanan dan kerahasiaan data, pemantauan oleh pimpinan, sinyal atau koneksi internet. Peneliti memberikan saran berupa Pengembangan menu SIMPEG agar menciptakan layanan yang sangat baik, memberikan pelatihan terkait penggunaan SIMPEG secara offline maupun online yang dianggarkan oleh pemerintah daerah, dan upaya-upaya peningkatan digitalisasi data kepegawaian dengan peremajaan perangkat maupun sistem di lingkungan instansi kepegawaian pemerintah.