Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Melakukan Penggelapan Pajak

Abstract

Indonesia is a developing country that needs funds to finance its development. In order to finance all the interests of the state in realizing a better national economy, an APBN (State Revenue and Expenditure Budget) is prepared. The taxation sector is the largest sector that contributes to the State Budget. However, in the implementation of tax revenue does not match the predetermined target, one of the causes of this is due to tax evasion by taxpayers.
 This study aims to examine the factors that influence the intention to commit tax evasion. This research is a quantitative research with data collection techniques using a questionnaire distributed to taxpayers who are registered free workers at KPP Pratama Subang. The sample used in this study was 118 respondents using purposive sampling technique and an error rate of 5%. The analysis technique uses multiple linear regression analysis.
 The results showed that the coefficient of determination R2 was 0.374, which means that the dependent variable could be explained by the independent variable at 37.4% and the remaining 62.6% was explained by other variables. The results of this study conclude that partially the variable love of money, tax system, tax justice, tax discrimination, and tax sanctions has no effect on tax evasion, while the variable understanding of taxation has a negative effect on tax evasion and the variable religiosity has a negative effect on tax evasion. Simultaneously, the variable love of money, tax system, tax justice, tax discrimination, understanding of taxation, taxation sanctions and religiosity have an effect on the variable tax evasion.

Determinan Penggelapan Pajak: Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi

“…Hal tersebut mendorong negara untuk menyusun dan membuat APBN. Negara dapat memperoleh penerimaan dari sektor pajak dan sektor bukan pajak (Karlina et al, 2021). Menurut (Mardiasmo, 2016), pajak didefinisikan sebagai iuran dari rakyat kepada negara yang berlandasan undang-undang serta bersifat memaksa serta manfaat tidak diberikan secara langsung dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum.…”

“…Menurut (Fatimah & Wardani, 2017), diskiriminasi juga merupakan salah satu faktor yang tidak memengaruhi individu untuk menggelapan pajak. Selain dua faktor tersebut, faktor keadilan (Karlina et al, 2021), dan sistem perpajakan (Fatimah & Wardani, 2017) merupakan faktor yang tidak memengaruhi penggelapan pajak. Masih tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu, maka peneliti termovitasi untuk menganalisis kembali faktor-faktor yang mendorong wajib pajak orang pribadi untuk menggelapan pajak.…”

“…Keadilan dalam perpajakan merupakan pandangan yang luas karena keadilan setiap individu berbeda-beda. Pandangan serta anggapan tentang pentingnya keadilan perpajakan bagi wajib pajak dapat mempengaruhi sikap dan pandangan dalam melakukan kegiatan perpajakannya (Karlina et al, 2021). Akan di pandang adil jika wajib pajak beranggapan dan merasa bahwa beban pajak yang ditetapkan sebanding dengan kemampuannya dalam membayar (Sasmito, 2017).…”

“…Hal ini didukung dengan hasil penelitian (Ervana, 2019;Faradiza, 2018;Rifani et al, 2019) yang menyatakan keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) penelitian ini adalah sebagai berikut: H3: keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Menurut (Karlina et al, 2021), sistem perpajakan adalah suatu sistem pemungutan dan pengumpulan pajak terhadap wajib pajak yang merupakan wujud peran serta secara langsung dan melaksanakan kewajibanya bersama untuk membayar pajak. Ketika sistem pajak tidak tersusun dengan baik maka akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan cenderung akan melakukan tindakan penggelapan pajak yang akhirnya tindakan tersebut dianggap tindakan yang etis untuk dilakukan (Indriyani et al, 2016).…”

“…Pandangan serta anggapan pentingnya keadilan perpajakan memengaruhi sikap dan pandangan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakannya (Karlina et al, 2021). Pemungutan pajak disebut adil ketika wajib pajak menganggap serta merasa bahwa beban pajak yang ditanggungnya telah ditetapkan sesuai dengan kemampuannya dalam membayarkan pajanya (Sasmito, 2017).…”