Hacker Bjorka: Pihak yang Berperan dalam Mencegah Kebocoran Data

Abstract

Abstract
 Technological advances will give birth to new innovations and these various innovations will contribute to better living infrastructure. However, technological advances have a negative side, which can create crimes that are growing and varied. The variety of crimes we have never encountered before. This is due to changes in the way humans think and behave as a result of developments towards virtualization. The cybercrime committed by Bjorka hackers is an example of the variety of crimes from the many crime cases in the world due to technological advances. The Bjorka hacker case can interfere with the convenience of privacy of people's personal data, andeven this case can disrupt the stability of the Indonesian government. The purpose of this study is to review the Bjorka hacker case from the point of view of the party who played a role in preventing data leakage. This research used normative juridical research methods with qualitative analysis and found that the Bjorka hacker case was actually the responsibility of various parties. The Electronic System andTransaction Operator is a party that has a basic role in maintaining the personal data of the system being run to avoid data leakage as in the case of Bjorka or cyber attacks in general. From the government side, the Ministry of Communication and Informatics and the State Cyber and Password Agency are institutions that have a role in maintaining the security and comfort of cyber systems in Indonesia.
 Keywords: data leakage; hacker bjorka; technological advances
 Abstrak
 Kemajuan teknologi akan melahirkan inovasi-inovasi baru dan berbagai inovasi tersebut akan memberikan kontribusi sarana prasaranakehidupan menjadi lebih baik. Walaupun demikian kemajuan teknologi memiliki sisi negatif yaitu dapat menciptakan kejahatan semakin berkembang dan bervariasi. Bervariasinya kejahatan yang belum pernah kita temui sebelumnya. Hal ini dikarenakan perubahan caraberpikir dan berperilaku manusia akibat dari perkembangan ke arah
 virtualisasi. Kejahatan siber yang dilakukan oleh hacker Bjorka adalah satu contoh variasi kejahatan dari sekian banyaknya kasuskejahatan di dunia akibat kemajuan teknologi. Kasus hacker Bjorka dapat
 mengganggu kenyamanan privasi terhadap data pribadi masyarakat, bahkan kasus ini dapat mengganggu stabilitas pemerintahan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau kasus hacker Bjorka dari sudut pandang pihak yang berperan dalam mencegah terjadinya kebocoran data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif dan menemukanbahwa kasus hacker Bjorka sebenarnya merupakan tanggung jawab berbagai pihak. Pihak Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik(PSTE) adalah pihak yang memiliki peran dasar dalam menjaga data-data pribadi sistem yang dijalankan agar terhindar dari kebocoran data seperti dalam kasus Bjorka atau serangan siber pada umumnya. Dari sisi pemerintah sendiri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi lembaga yang memiliki peran dalam menjaga keamanan dankenyamanan sistem siber di Indonesia.
 Kata kunci: hacker bjorka; kebocoran data; kemajuan teknologi

Analisis Framing Model Entman pada Pemberitaan Kebocoran Data Aplikasi Pedulilindungi oleh Media Online

“…Framing yang dibangun oleh media online juga mengindikasikan bahwa kebijakan dan sistem keamanan siber yang dibangun oleh pemerintah Indonesia masih lemah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Samad, 2022)bahwa instansi pemerintah Indonesia masih rentan terhadap serangan siber, juga penelitian Anggara & Dinata (2023)yang berkesimpulan bahwa keamanan siber di Indonesia masih kurang baik, sebab "kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni dalam segi jumlah atau segi keahlian butuh adanya bimbingan, sosialisasi, edukasi keahlian, serta pengamanan personil" (Anggara & Dinata, 2023). Selain itu, melalui framing media online juga mengisyaratkan bahwa kebijakan pemerintah terkait keamanan siber juga belum mapan, sejalan dengan Anggara & Dinata (2023) bahwa "kebijakan-kebijakan keamanan siber yang dibuat kurang memadai seperti posisi KOMINFO dan BSSN yang tumpang tindih, fasilitas dan anggaran penunjang kinerja yang belum maksimal sebab negara berkembang masih tertinggal dalam menyesuaikan kemajuan teknologi yang ada" (Anggara & Dinata, 2023).…”