Hak Pakai Atas Rumah Hunian Warga Negara Asing Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin

Winarta, Eddy Nyoman; Wairocana, I Gusti Ngurah; Sarjana, I Made

doi:10.24843/ac.2017.v02.i01.p04

Cited by 3 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Actually, notaries have a role to make authentic deeds that are tailored to the wishes of the parties. However, the meaning of according to the will of the parties here is not necessarily interpreted as a freedom that is not based on the rule of law, still what is stated must be adjusted to existing regulations and is obliged to direct the parties so that what is agreed remains based on existing legal rules so that the agreement is made in accordance with the terms of the validity of the agreement [16].…”

Section: The Role and Responsibility Of Notaries In Making Nominee Ag...mentioning

confidence: 99%

The Responsibility of Notary in Making Nominee Agreements for Foreign Citizens in Indonesia

Ma'sum

Sulistyandari

Prihatinah

2023

Plaw

View full text Add to dashboard Cite

Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles in Article 2 states that every Indonesian citizen has full rights over land, water, and airspace located in Indonesia, so only Indonesian citizens are entitled to have ownership rights over land in Indonesia. This is a principle of nationalism in agrarian law. Foreigners who are in Indonesia are only entitled to land use rights in Indonesia. This regulation sometimes poses difficulties for foreign nationals who want to invest in Indonesia, due to the requirement of land ownership in Indonesia not being fulfilled. This obstacle causes some parties to take illegal actions in land ownership in Indonesia, one of which is by making a nominee agreement. However, nominee agreements in Indonesia have not been clearly regulated in legislation. The issues raised in this research are the validity of nominee agreements according to the Civil Code and Basic Agrarian Law, as well as the role and responsibility of notaries in making nominee agreements, using the case study of the verdict of the Denpasar District Court Number 426/Pdt.G/2020/PN Dps. To answer these issues, normative juridical research method with prescriptive research method is used. The result of the analysis and research is to analyze the nominee agreement and its validity from the perspective of the Civil Code and Basic Agrarian Law. In addition, it analyzes the role and responsibility of notaries in nominee agreements with a case study in the verdict of the Denpasar District Court Number 426/Pdt.G/2020/PN Dps. The suggestion given is that notaries in making a legal product should pay attention to the applicable legal foundations in Indonesia so that the resulting deed is in accordance with the legislation in Indonesia

show abstract

Section: The Role and Responsibility Of Notaries In Making Nominee Ag...mentioning

confidence: 99%

The Responsibility of Notary in Making Nominee Agreements for Foreign Citizens in Indonesia

Ma'sum

Sulistyandari

Prihatinah

2023

Plaw

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Didalam Pasal 35 UU Perkawinan harta benda selama perkawinan menjadi harta bersama. Maka dari itu, percampuran harta didapatkan selama perkawinan, dari pasangan (WNA) menjadi pemilik atas harta bersama itu (Winarta, 2017).…”

Section: Sengketa Akibat Perkawinan Campuranunclassified

Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia

Azahrah

2023

jkih

View full text Add to dashboard Cite

Hukum Agraria Indonesia memberikan pemahaman bahwa nasionalisme mencegah warga negaraasing untuk memiliki tanah dengan sertifikat, bahkan untuk warga negara Indonesia yang menikahdengan orang asing dengan izin sebelumnya, tanpa pembagian harta dan mereka tidak diperbolehkanmemiliki tanah atas dasar hak sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Perkawinan diIndonesia tentang komposisi properti. Di Indonesia, perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI)dengan warga negara asing (WNA) adalah perkawinan campuran. Perkawinan yang dilakukan antaradua warga negara Indonesia yang berbeda agama tidak dianggap dalam sebagai perkawinancampuran, tetapi perkawinan yang berbeda agama. Penjelasan tentang perkawinan campuran, diIndonesia perkawinan campuran bisa didefinisikan dalam Pasal 57 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974,yang mengatur sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam UndangUndang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan,karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraanIndonesia.”. LahirnyaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 menyebabkan perubahan besar dalamperaturan mengenai pisah harta, yang dimaksud dari sini yaitu menyebabkan perjanjian pisahkekayaan atau kepemilikan dapat dilaksanakan setelah perkawinan dilakukan. Namun, sebelumterjadinya Putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah lahir terlebih dahulu yaitu Penetapan Pengadilantentang perjanjian pisah harta.

show abstract

“…10 Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif yang fokus untuk melakukan kajian terhadap norma-norma hukum. 11 Adapun penelitian ini menekankan permasalahan yaitu terdapat Norma Kosong sehubungan dengan Pendaftaran Hak Tanggungan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan Konseptual.…”

Section: Metode Penelitianunclassified

Kedudukan Hukum Pemilik Jaminan dan Debitur dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Yang Terintergrasi Secara Elektronik

Jania¹,

2021

View full text Add to dashboard Cite

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pendaftaran yang digunakan apabila pemilik obyek hak tanggungan tidak sesuai dengan debitur, dan keabsahan dari tanda tangan elektronik dalam sertifikat hak tanggungan elektronik. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan diberlakukanya Perkaban Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pendaftaran hak tanggungan yang dilakukan melalui sistem HT el, menjawab permasalahan terkait kekosongan norma pada pendaftaran objek hak tanggungan yang berbeda nama atas nama debiturnya, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa objek hak tanggungan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal tersebut mengatur megenai segala objek hak tanggungan diatur dalam UUHT Nomor 4 tahun 1996. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penemuan hukum oleh Paul Scolthen. Dan menurut Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, menjelaskan bahwa memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah apabila terpenuhinya dasar-dasar tersebut, dan dari sisi lain Perkaban No. 9 tahun 2019 tentang Pendaftaran HT yang dilakukan secara Elektronik, termuat di dalam Penjelasan Umum Pasal 1 Angka 11 yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang dibuat secara sistem el- yang memiliki fungsi sama dengan tanda tangan konvensional dan berisikan pemberitahuan yang melekat, berkaitan atas informasi elektronik lainya. Pemberitahuan tersebut digunakan sebagai bahan keaslian dan konfirmasi sebagaimana termuat di dalam UU ITE.

show abstract

Hak Pakai Atas Rumah Hunian Warga Negara Asing Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin

Abstract: Jurnal Ilmi ah P rodi Ma gister Kenot ariatan , 2 016 -2017 42 Gr a fi ka , Ja kar t a. Sa n t oso, Ur i p, 2010, Pe ndaf t aran dan Pe ral i han Hak A t as Tanah, Cet ke 3, Ken can a Pr en a da Medi a Gr oup, Sura ba ya . Windia, Wayan P., 2016, Pengantar Hukum

Cited by 3 publications

References 0 publications

The Responsibility of Notary in Making Nominee Agreements for Foreign Citizens in Indonesia

The Responsibility of Notary in Making Nominee Agreements for Foreign Citizens in Indonesia

Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia

Kedudukan Hukum Pemilik Jaminan dan Debitur dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Yang Terintergrasi Secara Elektronik

Contact Info

Product

Resources

About