Hukum Adat tentang Harta Perkawinan dalam Kosmologi Osing Banyuwangi

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami hukum adat tentang perkawinan dalam Kosmologi masyarakat Osing di Banyuwangi. Bagaimana hukum adat tentang perkawinan yang terkait dalam Kosmologi masyarakat Osing menjadi pertanyaan pertama dalam penelitian. Hukum adat tentang perkawinan dalam kosmologi masyarakat bersifat jamak, karena konstruksi sosial tentang hukum ada pada gagasan individu atau individu. Hal-hal pernikahan dalam komunitas Osing adalah harta asal, gono gini, harta yang diperoleh atas keringat sendiri, dan tirka mayit. Konflik tentang perkawinan selalu terjadi meski dipandu secara harmonis. Hukum adat tentang perkawinan selalu terintegrasi dalam kosmologi masyarakat Osing secara ontologis berorientasi pada dunia tersebut. Oleh karena itu diperlukan paradigma konstruktivisme yang mampu memahami objek penelitian. Dengan teori kosmologi, antropologi, agama dan hukum adat tentang perkawinan memandu peneliti untuk menarik kesimpulan bahwa hukum adat, khususnya tentang perkawinan, dalam masyarakat lokal selalu bergerak ke daerah sesuai dengan ritme kosmologisnya. Untuk menghadapi perubahan, individu harus secara aktif beradaptasi, melembagakan, memperbanyak, dan merekonstruksi informasi baru yang datang dari luar, khususnya hukum negara. Untuk itu, hukum adat khususnya tentang perkawinan dalam kosmologi masyarakat setempat, khususnya masyarakat Osing, diintegrasikan. Para pembuat hukum dan penegak hukum perlu memahami kosmologi masyarakat setempat jika mereka menginginkan hukum yang berkaitan dengan tanah menjadi hukum yang hidup yang ditaati dan bela rakyat dalam kehidupan nyata.

Perlindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan Tanpa sepengetahuan Kreditur

“…Hukum benda adalah "keseluruhan aturan normatif hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara sesama subjek hukum yang berkenaan dengan benda hak-hak kebendaan". 13 Sedangkan benda iitu sendiri merupakan suatu barang yang berwujud, dapat diraba, tidak memiliki nyawa, dan tidak memiliki kemauan sendiri maka hanya dapat digunakan oleh manusia untuk mengejar suatu kenikmatan. 14 Benda mempunyai sifat bermanfaat bagi manusia.…”

Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Adat Karo Tentang Perkawinan Semarga

“…Antara agama, budaya, dan adat, pada sisi tertentu terlihat berjalan seirama, namun pada sisi-sisi tertentu, terkadang terjadi pertentangan antara keduanya. Hukum adat itu adalah hukum yang sebagian besar tidak tertulis, bentuknya tidak tertulis karena selaras dengan budaya masyarakat hukum adat di Indonesia yang berlandaskan pada budaya lisan dan budaya tutur (Rato, 2014) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya. Kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) memiliki posisi konstitusional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.…”

Gandung Sewu Festival: The Eroded Image of the Blambangan People's Heroism

“…Blambangan has also attracted the attention of writers in the field of Customary Law as written by J.W. de Stoppelar (1927), also Atmosoedirdjo (1952), andRato (2009).…”