Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Aksesibilitas Bangunan Umum Di Stasiun Malang Kota Baru)

Abstract

Ketersediaan aksesibilitas digunakan untuk mencapai kemudahan dan kesejahteraan bersama terlebih bagi penyandang disabilitas. Fasilitas yang memadai sangat penting bagi penyandang disabilitas untuk dapat merasakan kemudahan tanpa adanya rasa diskriminasi sesama pengguna fasilitas. Bangunan publik seperti Stasiun Kereta Api nampaknya dapat menjadi perhatian penting dalam menyediakan aksesibilitas fasilitas bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin, yaitu tingkat kepatuhan ketentuan yang berlaku, adanya kelancaran rutinitas dan tidak ada masalah, dan aspek terwujudnya kinerja serta dampak yang dikehendaki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Stasiun Malang Kota Baru telah menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas berupa toilet dengan tanda-tanda/signage, ramp/tangga landai, dan pos kesehatan. Namun terdapat aksesibilitas yang belum diberikan yaitu tempat parkir khusus disabilitas, ruang tunggu khusus difabel, elemen pada tangga landai disabilitas, tangga landai/ramp yang maksimal dengan kemiringan 10°, teras stasiun pada pintu masuk yang masih terdapat lubang/cekukan, dan belum menyediakan tangga khusus untuk naik atau turun kereta untuk difabel. Saran dari penelitian ini adalah penyediaan aksesibilitas lebih dimaksimalkan agar dapat memudahkan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan di stasiun sebagaimana hak mereka atas kesamaan perlindungan sebagai penyandang disabilitas.
 Kata Kunci: Implementasi, Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas.
 
 
 The availability of accessibility is used to achieve mutual convenience and welfare especially for people with disabilities. Adequate facilities are very important for people with disabilities to able for experience convenience without a sense of discrimination among facility users. Public buildings such as as Railway Stations seem to be an an important concern in providing accessibility to facilities for people with disabilities. This research uses the criteria for measuring the success of implementation according to Ripley and Franklin, namely the level of compliance with applicable regulations, the existence of a smooth routine and no problems, and aspects of the realization of the desiredperformance and impact. This research uses a descriptive research method with a qualitative approach. This research uses data collection techniques with literature study. The results showed that Malang Kota Baru Station had provided facilities for people with disabilities in the form of toilets with signage, ramps, and health post. However, there is accessibility that has not been given, namely a special parking area for people with disabilities, a special waiting room for people with disabilities, elements on the ramps for people with disabilities, a ramp with maximum inclination of 10°, the station terrace at the entrance that still has a hole, and has not provided a special ladder to climb or get off the train for people with disabilities. The suggestion of this research is that the provision of accessibility is maximed so that it can make it easier for people with disabilities to carry out activities at the station as their right to equal protection as people with disabilities.
 Keyword: Implementation, Accessibility, People with Disabilities.

Implementasi E-Government Pada Platform Sinde

“…Pada penelitian ini keberhasilan implementasi SINDE dianalisis berdasarkan konsep yang menurut Ripley dan Franklin yaitu terdapat tiga perspektif untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan, adalah: Pertama, Tingkat kepatuhan agen terhadap ketentuan yang berlaku; Kedua, Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi; dan Ketiga, Tecapainya kinerja dan tujuan yang ingin dicapai. Ripley dan Franklin berpandangan bahwa keberhasilan suatu implementasi ditentukan dengan tingkat kepatuhan actor pelaksananya, Kelancaran dari rutinitas fungsi lembaga dan hasil kebijakan yang sesuai dengan rencana dari kebijakan (Wulansari & Prabawati, 2021 Eugene Bardach mengatakan bahwa cukup sulit untuk memformulasi sebuh program kebijakan umum yang kelihatannya cukup bagus di atas kertas. Namun yang lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakkan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya.…”

“…Indikator ketiga untuk mengukur keberhasilan sebuah kebijakan adalah dilihat dari aspek manfaat yang dihasilkan yang dapat dirasakan oleh stakeholder. Kebijakan publik merupakan suatu produk dari pemerintah yang diharapkan memberikan dampak posistif kepada Masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Wulansari & Prabawati, 2021).…”

Justifikasi Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak Dalam Memberikan Peluang Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas

“…Pentingnya kondisi kerja bagi anak-anak cacat tidak dapat dilebih-lebihkan ketika menangani pertimbangan sosial dan etika. Untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, harus ada upaya kerja sama oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum untuk menciptakan lingkungan yang berkembang bagi semua orang, termasuk anak-anak cacat Pontianak (Wulansari & Prabawati, 2021). Setiap penyandang disabilitas memiliki motivasi dan kapasitas yang sama untuk mengejar pekerjaan sesuai dengan keterampilan, kualifikasi, dan tingkat komitmen mereka, menurut bagian 20 dari teks (Syahrudin et al, 2022).…”

“…Menurut undang-undang, bisnis harus mempekerjakan satu orang penyandang cacat untuk memberi mereka dukungan yang mereka butuhkan untuk mendapatkan tingkat dukungan yang sama di semua bidang kehidupan mereka serta sumber daya yang mereka butuhkan untuk memanfaatkan tingkat dukungan yang sama di semua bidang pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka (Alqifari & Nugroho, 2019). Pemerintah Daerah Kota Pontianak mengakui berbagai kekhawatiran ketika melaksanakan program "Kebijakan Penyediaan Kesempatan Kerja untuk Penyandang Disabilitas", seperti kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan yang lebih banyak, atau dapat berasal dari dalam komunitas penyandang disabilitas itu sendiri, seperti kebutuhan akan lingkungan kerja yang lebih akomodatif atau fasilitas yang lebih mudah diakses (Wulansari & Prabawati, 2021). Untuk dapat menawarkan kesempatan kerja yang cocok untuk para penyandang cacat, serta untuk menyediakan mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk mengelola stres terkait pekerjaan mereka, agar mereka dapat bekerja meskipun kesulitan mereka pada waktu tertentu, serta untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi para penyandang cacat sehingga mereka memiliki sesuatu untuk jatuh kembali jika terjadi kesulitan (Metasari et al, 2021).…”

Compliance Level Analysis of Covid-19 Health Protocol Among Karang Taruna Members at Pandanlandung Village, Malang

“…Compliance with health protocols is an act and attitude to comply with existing regulations. In terms of preventing COVID-19, the compliance level of community groups in carrying out health protocols is important to find out appropriate and effective educational efforts to increase the level of compliance (Wulansari and Prabawati, 2021).…”