Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menegah Pertama Kabupaten Langkat

Abstract

To overcome the problem of education quality, the government issued a zoning system policy on New Student Admissions. This study aims to described the implementation of zoning system policies and constraints faced in implemented the new student admission zoning system policy at the junior high school level in Langkat District. This study used a qualitative approach with a case study method. The subjects of this study were the Middle School Curriculum Head, Middle School Curriculum Staff, Head of Elementary Education, Deputy Head of Student Affairs, Deputy Principal The technique of collecting data used observation, interviews, and documentation. The results of the study are as follows: (1) The implementation of the zoning system in the PPDB at the junior high school level in Langkat District has been carried out for two years aimed at equitable distribution of quality education in schools in the Langkat Regency, so far the implementation of the zoning system in Langkat has been effective because the potential of students begins to be evenly distributed in the Langkat Regency. (2) The constraints faced in the implementation of the zoning system are the lack of understanding of the zoning of the socialization of the zoning system because of the different backgrounds of parental education. Efforts are made to overcome these obstacles, namely to disseminate the zoning system early as clearly as possible.

Pola Implementasi Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru

“…Namun ditemukan juga sebuah fakta lapangan adanya faktor penghambat pengimplementasian sistem zonasi yaitu adanya kesenjangan pemahaman masyarakat atau orang tua mengenai pemahaman PPDB berbasis zonasi. Di sisi lain, sistem zonasi memiliki dua dampak negatif yaitu membuat sekolah yang baik menjadi kurang baik karena komponen utama dalam PPDB tidak lagi berdasarkan prestasi akademik, dan membatasi siswa dalam memilih sekolah (Harususilo, 2019;Wijaya et al, 2020). Beberapa hal yang menjadi kendala dalam PPDB berbasis zonasi adalah belum tersosialisasikan dengan baik, kendala oleh faktor teknis, kapasitas sekolah yang kurang, dan disparitas yang tinggi antar sekolah (Hoerudin, 2019;Safarah & Wibowo, 2018).…”

“…Berdasarkan hasil temuan pengorganisasian di atas dapat diketahui bahwa kepala sekolah SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 telah menjalankan pengorganisasian dengan cara membentuk orang-orang yang akan menjalankan tugas demi kelancaran pelaksanaan kegiatan. Hal ini sesuai dengan sebuah penelitian yang menyebutkan pengorganisasian adalah keseluruhan kegiatan manajemen dalam mengelompokkan orangorang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab (Rohmah et al, 2021;Wijaya et al, 2020). Di sisi lain sebuah penelitian menambahkan bahwa susunan kepanitiaan PPDB terdiri dari penanggung jawab, ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, seksi kesekretariatan, seksi humas (publikasi), seksi pendaftaran, seksi seleksi, seksi monitoring dan evaluasi, dan seksi keamanan.…”

“…Ketiga, perencanaan dari dimensi tingkatan teknis perencanaan. Perencanaan dari tingkatan teknis perencanaan dapat dibagi menjadi lima macam, yakni: perencanaan makro, perencanaan mikro, perencanaan sektoral (karena mempunyai persamaan ciri dan tujuan), perencanaan kawasan, perencanaan proyek (Riswan & Wibowo, 2020;Wijaya et al, 2020). Perencanaan PPDB berbasis zonasi yang dilakukan oleh SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 merupakan perencanaan jangka pendek, perencanaan tata ruang, dan perencanaan proyek.…”

School Zoning Policy and Equalization of Education Access for Poor Students in Yogyakarta City

“…So far, researchers still tend to pay close attention to the effectiveness of school zoning policies in terms of the suitability of the procedures and regulations imposed on implementation in the field in each region. Several researchers have shown that the school zoning policy system is considered effective and in accordance with applicable regulations [12][13][14]. Several other researchers have shown that zoning policies have not been effective and efficient due to technical constraints and have not equalized access to education [1,15,16].…”

“…In Langkat District, things are different. Students who excel can spread throughout the region and not only gather in certain schools [14]. Therefore, equal distribution of quality is still a challenge that must be resolved by Yogyakarta City governments.…”