Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Bus Transjakarta (Busway) Dalam Rangka Mengurangi Kemacetan

Abstract

Dalam rangka mengurangi tingkat kemacetan di DKI Jakarta sudah seharusnya menggunakan sarana transportasi publik massal cepat dan murah. Hal ini dikarenakan untuk memberikan efisiensi waktu dan biaya dalam memindahkan penumpang dari kendaraan pribadi ke transportasi publik seperti Bus Transjakarta. Bus Transjakarta atau yang dikenal Busway digharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah kemacetan di Ibu Kota Negara. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan yang mengatur tentang pelayanan publik berbasis Bus Rapid Transit (BRT) yang memerikan kemudahan bagi penumpang dalam melakukan perjalanan. Pelaksanaan implementasi kebijakan transportasi publik pada Bus Transjakarta dapat dilihat dari teori kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang dilihat dari Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap Kecenderungan Para Pelaksana, Komunikasi Organisasi Antar Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik. implementasi kebijakan trasnportasi publik bus tarnsjakarta busway masih terdapat kekurangan dan harus diperbaiki. Kekurangan tersebut antara lain belum maksimalnya petugas gabungan khusus busway dalam menindak kendaraan umum yang menilatsi di jalur busway. Namun dari sisi ekonomi transportasi busway sudah dapat dinikmati oleh masyarakat Jakarta.

Analisis Implementasi Kebijakan Ketertiban Terminal Penumpang Tipe a W.A. Gara Palangka Raya

“…Angkutan umum untuk kendaraan bermotor roda empat di darat seperti bus kota atau antar kota/pulau, mikrolet, taksi, angguna (angkutan serba guna), angkudes (angkutan pedesaan) dan sebagainya mulai banyak dijumpai seiring dengan waktu (Siregar et al 2017). Hal tersebut akhirnya diatur oleh suatu peraturan hukum oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah tentang lalu lintas dan angkutan jalan umum (UULLAJ) (Kurniawan 2019). Kendaraan yang di pergunakan sebagai Angkutan umum akan diatur dalam ijin trayek, ijin usaha angkutan, ijin operasional, kelayakan angkutan untuk umum beserta persyaratan lain yang ditentukan.…”