Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Pedalaman  Di Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau

Royanto, Royanto; Idris, Adam; Fitriyah, Nur

doi:10.30872/jp.v8i1.2925

Cited by 2 publications

(2 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Todaro (2000: 218) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan seperti pemerataan pembangunan, yang berdampak pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. (Herman 2014) Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci kelancaran pembangunan dan kemajuan suatu daerah. Tanpa infrastruktur yang memadai, proses pembangunan cenderung terhambat dan hasilnya kurang optimal.…”

Section: Tinjauan Pustaka Pembangunan Infrastrukturunclassified

Implementation of Road Infrastructure Development by the Village Government as an Effort to Improve Community Social Accessibility in Nagauleng Village, Cenrana District, Bone Regency

Jumiati,

Hikmah,

Syafaririn

et al. 2024

FJAS

View full text Add to dashboard Cite

Village government is expected to have an impact on improving the welfare of local village communities through the development of road infrastructure. This research aims to determine the role of the village government in developing road infrastructure in Nagauleng Village, Cenrana District, Bone Regency and to determine the facilitators and inhibitors of infrastructure development activities. Data analysis using an internal analysis model shows that the role of the village government in the development of Nagauleng village road infrastructure is still lacking and not optimal, this is due to a lack of planning, implementation and other supporting factors. On the other hand, inhibiting factors include a lack of oversight and monitoring of infrastructure development, a lack of budget from the government as well as difficult access and terrain where the location is a main road, thus complicating the infrastructure development process which takes a lot of time.

show abstract

Section: Tinjauan Pustaka Pembangunan Infrastrukturunclassified

Implementation of Road Infrastructure Development by the Village Government as an Effort to Improve Community Social Accessibility in Nagauleng Village, Cenrana District, Bone Regency

Jumiati,

Hikmah,

Syafaririn

et al. 2024

FJAS

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan agar mendapatkan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya (Royanto et al, 2019)…”

Section: Kerangka Teori 1 Kinerjaunclassified

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Proses Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat

Pratama,

Amil,

Zitri

et al. 2023

j.paradigma

View full text Add to dashboard Cite

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan memberikan kontribusi bagi ekonomi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah.Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah instrument penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Govermance) di Desa. Tata Pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggung jawaban APBDes. Penelitian ini untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Kualitatif Deskriptif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Efektivitas dan Efisiensi Badan Permusyawaratan Desa BPD) dalam Proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sangat baik, di karenakan Badan Permusyawaratan Desa selalu mengawasi laporan tahunan APBDes, Otoritas dan Tanggung Jawab Badan Permusyawaratan Desa BPD) dalam Proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di buktikan dengan ketua beserta anggotanya sudah mengetahui apa saja kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi dan Inisiatif sangat baik di buktikan dengan ketua beserta anggotanya akan memberikan sanksi kepada perangkat desa yang menyalahgunakan dana desa berupa teguran kekeluargaan dan apabila yang bersangkutan tidak mendengarkan maka akan di laporkan ke camat atau bupati. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi Badan Permusyawatan Desa tersebut.

show abstract

Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Pedalaman Di Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau

Cited by 2 publications

References 0 publications

Implementation of Road Infrastructure Development by the Village Government as an Effort to Improve Community Social Accessibility in Nagauleng Village, Cenrana District, Bone Regency

Implementation of Road Infrastructure Development by the Village Government as an Effort to Improve Community Social Accessibility in Nagauleng Village, Cenrana District, Bone Regency

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Proses Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat

Contact Info

Product

Resources

About