Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19

Abstract

This study aims to analyze the management of village fund allocation and the effectiveness of financial performance in South Pringgasela Village which has received budget reductions during the Covid-19 pandemic. This study employs descriptive qualitative methods through interviews, observation and documentation. The results show that the management of village fund allocation in South Pringgasela Village technically and administratively has been carried out well based on the timeliness of disbursement of village funds allocation, and the effectiveness level of financial performance by 92% indicates that the financial performance is effective based on the achievement of goals, timeliness, suitability benefits, and expectations of society.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

“…Akuntabilitas adalah kewajiban dan tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya. Beberapa Hartati & Fathah (2022;Permendesa (2023); Weluk et al (2023) mengartikan akuntabilitas sebagai kewajiban agen (pemerintah) dalam mengelola sumber daya dan melaporkan kepada pemberi mandat (prinsipal). Akuntabilitas merujuk pada organisasi sektor publik seperti pemerintah dan entitas nirlaba yang menerima dana publik atau dana yang diamanahkan oleh pemangku kepentingan, mencakup pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja.…”

“…Pada penelitian sebelumnya masih menggunakan Permendagri No. karenanya pada penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengatur Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten/kota untuk desa minimal 10% (Hartati & Fathah, 2022). ADD merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota.…”

“…Dana tersebut bertujuan untuk membiayai program pemerintahan Desa yang menjalankan kegiatan pemerintahan, mengembangkan masyarakat Desa, dan memberikan kekuasaan yang lebih besar. Untuk mendorong peningkatan kemandirian masyarakat, maka kelembagaan masyarakat di Desa dapat lebih siap merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pembangunan secara partisipatif dengan potensi Desa dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan prospek lapangan kerja (Hartati & Fathah, 2022).…”

Peran Pemerintahan Desa Kutasari, Kabupaten Banyumas dalam Penanggulangan Keadaan Darurat Covid-19 Tahun 2020-2021

“…Pengunduran diri penerima BLT-DD tentu saja berimplikasi pada tidak didapatkannya BLT-DD pada periode 2021. Hal tersebut merupakan potensi konflik sebab menyebabkan seseorang atau sekelompok orang kehilangan sumber pemasukan di tengah kondisi darurat (Hartati & Fathah, 2022).…”

“…Peraturan tersebut memberikan fakta sosial yang menarik sekaligus problematis. Di satu sisi pemberian BLT di desa merupakan hal yang menarik karena terjadi pelibatan perubahan alokasi Anggaran Dana Desa melalui BLT-DD untuk menanggulangi keadaan darurat Covid-19 (Hartati & Fathah, 2022), (Mustafa et al, 2022), (Jayanti & Trisnaningsih, 2022), (Abikusna, 2021), dan (Saleh et al, 2020). Pelibatan Alokasi Dana Desa (BLT-DD) menunjukan bahwa desa sebagai tataran pemerintahan terendah diberi kewanangan untuk melakukan diskresi yang sangat luas guna menjadi garda terdepan penanggulangan keadaan darurat Covid-19 (Gibert & Suardita, 2021).…”