2023
DOI: 10.35724/sjias.v12i1.5116
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Abstract: The purpose of the study was to find out how the implementation of Regional Regulation Number 11 of 2018 concerning the Management of Regional Property, the problem of assets, especially motor vehicles controlled by users who have moved from the previous Regional Equipment Work Unit to a new office and have not reported these assets. The method used is qualitative descriptive and uses data collection techniques and tools in the form of observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques us… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2023
2023
2023
2023

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

citations
Cited by 1 publication
(1 citation statement)
references
References 4 publications
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Fenomena laporan keuangan pemerintah daerah hasil audit BPK dengan kriteria penilaian wajar, tidak wajar dan tidak memberikan pendapat cenderung disebabkan masalah pengelolaan aset (Lantemona et al, 2017). Banyak faktor yang menyebabkan Rendahnya tata kelola aset pemerintah diantaranya minimnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aset barang milik daerah (Tambaip et al, 2023), terbatasnya sarana dan prasarana sistem pendukung dalam pengelolaan aset milik daerah. Dampak dari pencatatan administrasi aset yang tidak jelas belasan tahun atau puluhan tahun lamanya berakibat tidak diketahui dan sulit dilacak asal usul kepemilikannya (Komara et al, 2022).…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Fenomena laporan keuangan pemerintah daerah hasil audit BPK dengan kriteria penilaian wajar, tidak wajar dan tidak memberikan pendapat cenderung disebabkan masalah pengelolaan aset (Lantemona et al, 2017). Banyak faktor yang menyebabkan Rendahnya tata kelola aset pemerintah diantaranya minimnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aset barang milik daerah (Tambaip et al, 2023), terbatasnya sarana dan prasarana sistem pendukung dalam pengelolaan aset milik daerah. Dampak dari pencatatan administrasi aset yang tidak jelas belasan tahun atau puluhan tahun lamanya berakibat tidak diketahui dan sulit dilacak asal usul kepemilikannya (Komara et al, 2022).…”
Section: Pendahuluanunclassified