Implementation of E-Government in Public Services: A Case Study on the Department of Population and Civil Registration of Bone District

Abstract

E-Government (Electronic Government) merujuk pada inisiatif untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi elektronik. Konsep ini melibatkan restrukturisasi sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E-Government tidak hanya sekadar menggunakan teknologi untuk memodernisasi pemerintahan, tetapi juga sebagai strategi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas biaya. Selain itu, tujuannya adalah memberikan kemudahan dalam fasilitas layanan pemerintah dan memberikan akses informasi kepada masyarakat umum. Salah satu kabupaten di Indonesia yang menerapkan e-Government, terletak di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Bone. Dalam kerangka penerapan e-Government di Kabupaten Bone, salah satu instansi pemerintah yang mengadopsinya adalah Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bone. Legalitas dari sistem ini telah ditegaskan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone No. 3 Tahun 2017 yang membahas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Program e-Government yang diimplementasikan di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bone dikenal dengan sebutan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena atau peristiwa yang nyata. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif dengan metode "studi kasus". Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran atau deskripsi rinci tentang sifat, karakter, dan latar belakang suatu penelitian. hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, terdapat tiga elemen sukses yang dapat disimpulkan. Pertama elemen support, Kedua Element Capacity, dan yang Ketiga Element Value.