Implikasi Kebijakan Fiskal Era Orde Baru Dan Era Reformasi dalam Mewujudkan Pertumbuhan Inklusif Di Indonesia

Abstract

Kebijakan fiskal di Indonesia dihadapkan pada persoalan pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Era Orde Baru tidak berlanjut di Era Reformasi. Pertumbuhan ekonomi di Era Reformasi cenderung dibarengi dengan tingkat kemiskinan dan penganggguran yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan Era Refomasi. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama yakni: (i) menguji inklusivitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia; dan, (ii) menganalisis perbedaan implikasi kebijakan fiskal Era Orde Baru dan Era Reformasi dalam mewujudkan percepatan pertumbuhan inklusif di Indonesia. Dengan menggunakan metode estimasi parameter 3SLS (Three Stage Least Square), penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 1981-2016 masih belum inklusif. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi di Indonesia mengarah pada sektor yang bersifat padat modal (capital intensive). Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan fiskal baik di Era Orde Baru dan Era Reformasi memiliki implikasi yang berbeda dalam mewujudkan pertumbuhan inklusif di Indonesia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi bersumber dari belanja kesehatan di Era Orde Baru dan belanja pendidikan di Era Reformasi. Sementara itu, penurunan pengangguran berasal dari belanja infrastruktur di Era Orde Baru.

Less Inclusive Growth in Indonesia? The Unintended Consequences of Internet Penetration

“…Chen, Karabarbounis & Neiman (2017), Shahbaz, Bhattacharya & Mahalik (2017), Jamil (2017, Piketty (2014), Pinney (2014), andDartanto (2013) found no compelling evidence to support the Kuznets Hypothesis. Overall, the research confirms that economic growth has consistently exacerbated inequality in a variety of countries around the world.…”

“…198 Jamil measured by the Gini ratio has not yet reached its lowest point since the reform era began (see Figure 1). This condition means that the poorest group's income growth is lagging behind that of the wealthiest group (Szczepaniak, Geise & Bariyah, 2022;Hill, 2021;Hindun, Soejoto & Hariyati, 2019;Suryahadi & Izzati, 2018;Jamil, 2017;Miranti, Duncan & Cassells, 2014;Suryahadi, Hadiwidjaja & Sumarto, 2012). For this reason, inclusive growth is an inevitable agenda to prevent divergences during the digital revolution.…”

Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur

“…Salah satu penelitian di Nigeria menunjukkan jika belanja pendidikan mempunyai hubungan yang positif dan sangat signifikan dan belanja kesehatan pengaruhnya positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Danladi et al, 2015). Penelitian di Indonesia menemukan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh belanja pendidikan di era reformasi dan belanja kesehatan di era orde baru (Jamil, 2017 (Sitorus & Arsani, 2018). Penelitian lain juga mengemukakan bahwa belanja daerah dan faktor kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pertumbuhan yang inklusif, sedangkan faktor lain seperti pendidikan, jumlah penduduk miskin, dan pengangguran berpengaruh negatif terhadap indeks pertumbuhan inklusif (Azwar, 2016).…”

“…Belanja pemerintah fungsi pendidikan yang meningkat menyebabkan tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif (Echekoba & Chinelo, 2017). Pratiwi dan Ismal (2017), Hur (2014), Jamil (2017, Sasmal dan Sasmal (2016) dan Sidek dan Asutay (2020) menyebutkan bahwa belanja pendidikan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan inklusif dan selaras dengan penelitian Danladi et al (2015), Gould (1983) dan Ram (1986) Sumber: Diolah oleh penulis ekonomi. Keynes menerangkan jika belanja pemerintah meningkat dapat mendorong meningkatnya permintaan agregat yang diikuti oleh meningkatnya produksi dari barang dan jasa sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan.…”

“…Meningkatnya belanja pemerintah fungsi kesehatan berdampak pada tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif. Kolawole (2016), Echekoba dan Chinelo (2017), Sasmal dan Sasmal (2016), Azwar (2016), Hur (2014), Jamil (2017 Meier & Rauch (2000) mengemukakan bahwa suatu negara harus meningkatkan investasi pada bidang kesehatan guna tercapainya pertumbuhan. Belanja pemerintah fungsi kesehatan memberikan peran penting untuk mencapai kualitas SDM yang lebih produktif.…”