Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara: Efek Mediasi Belanja Modal

Abstract

Fiscal decentralization gives local governments the authority to use revenues to finance local expenditure, one of which is expenditures intended to improve the quality of human development. This study aims to analyze the effect of Local Own Source Revenue (PAD), Special Allocation Funds (DAK), and Surplus of Budget Financing (SiLPA) on the Human Development Index (IPM) through capital expenditure on districts/cities in North Sumatra. This study uses panel data consisting of time series data for 2015-2019 and cross section data for 33 districts/cities in North Sumatra. Hypothesis testing is done by multiple linear regression and path analysis. The results of the study proved that DAK and SiLPA have a positive impact on capital expenditures, while PAD has no impact on capital expenditures. Meanwhile, PAD and DAK directly have a significant positive effect on HDI, while SiLPA has no effect on HDI. In addition, PAD, DAK, and SiLPA indirectly have no significant effect on HDI through capital expenditure.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm)

“…Dalam sektor publik, teori stewardship menjadi penjelas posisi pemerintah sebagai instansi yang bisa diandalkan yakni penampung aspirasi publik, penyedia layanan publik, serta penanggung jawab keuangan publik (Aprisyah & Yuliati, 2021). Pemerintah (steward) akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat (principal) yakni lewat peningkatan IPM (Pekiningrum & Wibowo, 2022).…”

“…Teori stewardship didasarkan untuk membentuk mekanisme penanggung jawaban dari organisasi agar selalu bisa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin, tepat dan efisien guna kepentingan publik (Febrianti & Yuhertiana, 2021). Dalam sektor publik, teori stewardship meyakini bahwa pemerintah (steward) mampu mengalokasikan sumber daya berupa anggaran untuk sektor pendidikan guna pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendidikan bagi masyarakat (principal) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia (Pekiningrum & Wibowo, 2022). Alokasi anggaran pemerintah untuk pendidikan merupakan modal dalam peningkatan produktivitas penduduk.…”