Indikator Kemandirian Pembiayaan Madrasah

Abstract

The implementation of National Educational System Law (Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional/UU Sisdiknas) needs a standardized educational quality, including the costing. Cost Independence Indicators for Madrasahs refer to Government Regulation (Peraturan Pemerintah/PP) No. 19 Year 2005, namely: (1) investment cost that consist of the provision of facilities and infrastructures, human resource development, and fixed working capital; (2) operating costs that include salary of the teachers and educational affairs staff, benefits, educational equipments, and also indirect educational operating costs as transportation, meal, etc; and (3) personal cost that comprise registration, tuition (SPP), books, stationary, etc. key indicators for evaluating cost independence of madrasahs can be seen from the ratio of government contribution to parent/ community contribution to the educational costing. The contribution of government to Islamic Elementary School (Madrasah Ibtidaiyah/MI), Islamic Junior High School (Madrasah Tsanawiyah/MTs) and Islamic Senior High School (Madrasah Aliyah/ MA) was 38%, 37% and 31% respectively; while contribution of the parent/community was 62%, 63% and 69% respectively. It means there was a disparity between the both ways of financing madrasahs with the role of community. In the future, it is recommended for government to keep the principle of equality and equivalency in giving their subsidy to madrasah

Perencanaan Keuangan Pendidikan di Lembaga Pendidikan Royatul Qur’an Batam

“…Sebagaimana dikemukakan Fattah, proses penyusunan anggaran (budgeting) merupakan rencana penyusunan anggaran atas kegiatan dan hal-hl lain terkait dengan pendanaan dan pembiayaan dalam kurun waktu tertentu. (Fattah, 2000).…”

“…Fattah mengemukakan, di samping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian dalam tata kelola keuangan, penyusunan anggaran juga berfungsi sebagai alat bantu dalam sistem manajemen untuk memberikan arahan dan kebijakan sekaligus mengindikasikan bahwa suatu lembaga dalam posisi kuat atau lemah. (Fattah, 2000).…”

“…-Dukungan pada pelaksana, dari tingkat atas hingga tingkat paling bawah. (Fattah, 2000) Sedangkan, apabila prinsip-prinsip anggaran dikaitkan degan peran dan fungsi anggaran sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara pendidikan maupun organisasi publik dan pemerintah adalah seperti yang dikemukakan oleh Nordiawan yaitu;…”

“…Sedangkan biaya tidak langsung merupakan pengeluaran yang tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, akan tetapi memungkinkan proses kegiatan tersebut berlangsung. (Fattah, 2000) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 pasal 62 disebutkan bahwa biaya pendidikan terdiri atas:…”

Perencanaan Strategis, Anggaran Dan Kinerja Keuangan

“…Setiap organisasi maupun sekolah, anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam opearsional organisasi tersebut. Fattah (2012) menyatakan bahwa anggaran merupakan rencana operasionil yang dinyatakan dalam kuantitatif dalam bentuk satuan mata uang yang digunakan dalam pedoman dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas organisasi tersebut Anggaran organisasi harus memenuhi beberapa kriteria:…”