Integrasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan

Abstract

<div class="page" title="Page 1"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>Wilayah laut Indonesia memiliki makna yang sangat penting untuk pembangunan nasional. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat potensi ekonomi kelautan mencapai Rp. 3000 triliun sementara yang baru digarap baru Rp. 291,8 triliun. Artinya, potensi nilai ekonomi kelautan belum dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal. Pembangunan kelautan harus tepat sasaran berdasarkan pada pendekatan pembangunan yang berkelanjutan agar pemanfaatan laut</span><span>dapat mencapai tujuannya yaitu untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat. </span><span>Dengan demikian, diperlukan tata kelola yang baik dan berkelanjutan dari sektor ekonomi, sosial-budaya, serta politik, pertahanan dan keamanan untuk mendukung program pembangunan kelautan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah merumuskan dalam kebijakan kelautan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Langkah penting selanjutnya adalah membuat program-program pembangunan kelautan Indonesia yang komprehensif dan terintegrasi untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Kelautan Dunia.</span></p></div></div></div></div>

Implementasi Pendekatan Community Empowerment Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah

“…Dalam konteks pembangunan daerah, pengenalan dan pengembangan potensi daerah menjadi sangat penting sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pemanfaatan potensi daerah yang optimal, suatu wilayah dapat mengembangkan sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Sari, 2019).…”

Inovasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene dalam Pemulihan dan Peningkatan Perekonomian Rakyat (Survivalitas Nelayan di Tengah Bencana)

“…Pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Majene belakangan ini telah dilakukan melalui program-program inovatif. Penerapan konsep pembangunan kelautan dan perikanan merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk pengelolaan jumlah produktivitas budidaya perikanan, merefocusing dana/anggaran dalam meningkatkan hasil tambak ikan (Atika Sari, 2019;Radiarta et al, 2016;Rochwulaningsih et al, 2019). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apa saja inovasi dinas kelautan dan perikanan dalam memulihkan dan meningkatkan perekonomian nelayan di tengah bencana, mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat DKP dalam berinovasi di tengah pandemi serta bagaimana upaya dinas kelautan bersama pemerintah pusat dalam upgrading perahu tradisional (Poltak et al, 2022).…”

Indonesian Foreign Policy in the Case of Illegal Fishing of Vietnamese Fishermen in the Natuna Islands on the Border of Indonesia and Vietnam in 2014-2021

“…It recognizes the vast archipelagic nature of the country, with its numerous islands and extensive coastline, as a unique asset that can be leveraged for economic growth (Sari, 2019). By prioritizing the maritime sector, the government aims to unlock the potential of marine resources, boost trade, and stimulate economic activities in coastal areas.…”