Integrated Data-based Poverty Alleviation to Achieve SDGs

Abstract

Poverty alleviation is not an easy job. Lack of coordination, inaccurate data, and slow information are factors leading to inappropriate decisions making. This research aims to learn in detail about the Integrated Social Welfare Database (ISWD) and how to use the ISWD for Poverty Programs. This research used a literature study approach through collecting, classifying, analyzing, visualizing, validating data, and drawing conclusions. The results of the research showed that the ISWD is an electronic data system containing social, economic, and demographic information in Indonesia which consists of 16 variables, namely: welfare status of households and individuals, education, health, employment, and primary information households covering the lowest share of 40% of the Indonesian population based on welfare states. The ISWD provides many benefits for the central government, regional governments in Indonesia, for example, supporting the analysis or the planning of poverty alleviation activities/programs, determining the target beneficiaries of social protection programs such as the Raskin Program, Jamkesmas, Assistance for Poor Students, Family Hope Program, and other programs managed by the regional government.

Optimizing Data Collection Strategies for Effective Poverty Alleviation: Insights from the Social Welfare System - Next Generation (SIKS-NG)

“…Access to main road lighting can improve safety and security, especially for those living in poverty who may not have access to other forms of lighting. This can also improve access to transportation and economic opportunities (Megawati et al, 2021).…”

“…Access to proper toilet facilities can improve health and hygiene, reducing the spread of diseases and improving overall well-being. Lack of access to proper toilet facilities can also lead to social exclusion and discrimination (Megawati et al, 2021). However, the dataset does not provide information about households that lack latrine facilities, which would be valuable for a comprehensive assessment of sanitation infrastructure.…”

Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada Bumdes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)

“…Pembangunan Nasional dapat dimulai dari ruang lingkup Pemerintah Daerah karena penduduk Indonesia mayoritas bertempat tinggal di Daerah Pedesaan sehingga Desa menjadi tolok ukur dalam mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. "The development plan of the central and regional governments synergizes in a multi-sectoral manner so that the policy directions of the work plan support each other" (Megawati et al, 2021). Desa juga menjadi unit terkecil dalam tatanan Pemerintah Indonesia (Zalikha, 2018).…”

Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

“…PKTD mampu mengatasi masalah tersebut dengan skema pengupahan cash secara harian/mingguan yang diberikan kepada para pekerja PKTD, skema pengupahan tersebut dapat mendorong perputaran ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat di desa seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak K sebagai salah satu pekerja PKTD, "PKTD ini sangat bermanfaat mas, saya yang tadinya bekerja serabutan karena PHK akibat efek pandemic, dengan adanya program ini dapat meningkatkan pendapatan saya, upah yang diberikan secara harian langsung saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga". (hasil wawancara 26 Oktober 2021) Penargetan yang efektif akan berdampak langsung pada ketercapaian tujuan suatu program dalam rangka menanggulangi kemiskinan (Megawati et al,2021), di Desa Pekarungan untuk menjamin ketepatan sasaran pekerja PKTD, pihak desa juga berupaya melakukan rekrutmen pekerja dengan cukup selektif, menurut ibu F selaku TPKD Desa Pekarungan beliau mengungkapkan, "Kami berkoordinasi dengan RT dan RW untuk melakukan pendataan siapa saja warganya yang bersedia dan layak menjadi peserta PKTD, sebelum penetapan dan pelaksanaan, hasil pendataan tersebut kami tinjau kembali apakah mereka benar-benar termasuk dalam kriteria kelompok sasaran tenaga kerja PKTD". (hasil wawancara 14 Oktober 2021) PKTD di Desa Pekarungan juga melibatkan kaum perempuan dalam pelaksanaan program.…”