Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan

Abstract

This type of research is normative research, namely research conducted with the aim of examining the application of statutory provisions in realizing justice. The descriptive nature of the analysis leads to normative law. The problems examined in this study are the legal protection of children who commit crimes of sexual abuse and consideration in deciding cases of child molestation which are analyzed from the legal protection of children. To discuss these problems, a library research was conducted and analyzed the decision case number 65 /pid-sus-anak/2015 /PN. Medan, at the Medan District Court. The results and discussion explain the legal protection of children who commit crimes of sexual immorality and the judge's considerations in deciding cases of child molestation, that the judge frees the defendant from all lawsuits from the crime of sexual abuse that the child has committed.

Child Crime As Perpetrators Of Immoral Crimes

“…Formal education can be seen from the final report "Legal Review of Child Development Models Based on Child Decent Education in the Correctional System in 2014". The report said that children in LPKA also continue to have the opportunity to receive education and get dependents from the government in accordance with "Articles 4,5,6 of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System" (Sitohang, Suhatrizal, & Trisna, 2021). The presence of LPKA is not only a juridical consequence that must be received by children who are perpetrators of criminal acts, but also as a place that specifically shapes children to have a better personality than before so that if He returns to society, he can be accepted again well by society.…”

Pertanggungjawaban Pidana bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi

“…Karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.Unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi terdapat unsur objektif pada frasa, 'memberi atau menjanjikan sesuatu', 'menerima hadiah atau janji', dan 'melakukan perbuatan', sedangkan unsur subjektif terdapat pada frasa 'barangsiapa', 'kepada seorang pejabat', 'dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya', 'hakim', 'padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya', 'karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana'. Dari hal tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi secara garis besar yang secara tersurat terdapat unsur objektif (actus reus) berupa suap menyuap dan secara tersirat adanya unsur subjektif (mens rea) berupa daya paksa(Sitohang et al, 2018).Berkenaan dengan adanya unsur objektif, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau situasi yang terjadi. Dengan melihat apa yang dilakukan oleh Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi, sudah barang tentu melakukan suatu perbuatan pidana, yaitu tindakan suap menyuap.…”