Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi

Abstract

Sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati berbagai tahap perkembangan. Tiap tahap memunculkan model ketatanegaraan yang khas, sampai karena trauma masa lalu terutama akibat praktik politik Orde Baru yang menyalahgunakan konstitusi untuk tujuan kekuasaannya yang sentralistik dan otoriter, memunculkan ide untuk mengamandemen UUD 1945. Tahap perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Periode pertama berlaku UUD 1945, periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949, periode ketiga berlaku UUDS 1950, Periode keempat berlaku kembali UUD 1945 beserta Penjelasannya. Setelah itu UUD 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945. Mengamandemen konstitusi (undang-undang dasar) jelas bukan urusan sederhana. Sebab undang-undang dasar merupakan desain utama negara untuk mengatur berbagai hal fundamental dan strategis, dari soal struktur kekuasaan dan hubungan antar kekuasaan organ negara sampai hak asasi manusia. Proses amandemen UUD 1945 terjadi secara bertahap selama empat kali. Ada berbagai kekurangan dalam empat tahap amandemen tersebut yang mendapat sorotan tajam di antara para pengamat, yang memunculkan ide perlunya dibentuk Komisi Konstitusi yang akan membantu melakukan koreksi dan mengatasi kekurangan-kekurangan itu untuk amandemen mendatang.

Livelihood Alternatives in Restored Peatland Areas in South Sumatra Province, Indonesia

“…Benefit-cost analysis was used to assess household income data for various livelihood activities. The types of costs to be considered were as follows [31,34,35]:…”

Pemberontakan Prri Sumatra Selatan Tanpa Dewan Garuda

“…Memasuki tahun 1950 pasca-berakhirnya perang mempertahankan kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem ketatanegaraannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan harapan, justru menimbulkan masalah baru dalam sistem perpolitikan Indonesia (Sartono, 2009). Sistem Kabinet Parlementer, dan polarisasi partai politik menyebabkan pemerintahan Indonesia mengalami ketidakstabilan (Kaban, 2000).…”

Analisis Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pada Demokrasi Di Era SBY Dan Jokowi.

“…Periode pertama berlaku UUD 1945, periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949, periode ketiga berlaku UUDS 1950, Periode keempat berlaku kembali UUD 1945 beserta Penjelasannya. Setelah itu UUD 1945UUD diubah berturutturut pada tahun 1999UUD , 2000UUD , 2001UUD , 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945 (Sartono, 2009).…”

“…Sementara itu, menurut Jimly Assidiqie dalam Sartono (2009) Pada hakikatnya perubahan sistem pemerintahan di indonesia ini juga perpengaruh terhadap perubahan bentuk demokrasi diindonesia tercatat indonesia telah melalui masa dengan sistem demokrasi yang berbeda sebanyak 4 kali dalam sejarah kemerdekaan, yang pertama yaitu pada masa demokrasi liberal di awal kemerdekaan indonesia, kedua adalah demokrasi terpimpin pada era presiden soekarno mengumumkan demokarsi terpimpin dan membubarkan konstituante, ketiga yaitu demokrasi pancasila yang dimulai pada era presiden soeharto, dan terakhir ialah demokrasi pada era saat ini yang dinilai masih dalam tahap transisi. Dalam perkembangannya demokrasi yang dijalankan berdasarkan perwakilan.…”