Kajian Pengelolaan Kawasan Mangrove Pesisir Selatan Kabupaten Bangkalan Berdasarkan UU No 1 Tahun 2014

Abstract

Implementasi UU No 1 tahun 2014 dan UU No 23 tahun 2014 terlihat dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove berada di bawah kewenangan Provinsi Jawa Timur. Namun demikian, masyarakat pesisir selatan Kabupaten Bangkalan dapat memanfaatkan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Penerapan Perpres No 80 tahun 2019 dapat menjadi pendorong terbangunnya kawasan wisata di pesisir Kecamatan Modung melalui pemanfaatan sumberdaya alamnya. Pesisir Selatan Kabupaten Bangkalan berupaya membangun desa pesisir dengan zona-zona wisata. Perencanaan pengelolaan kawasan mangrove di pesisir selatan Kabupaten Bangkalan dalam revisi RTRW tahun 2020 ini diharapkan dapat dilakukan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah propinsi sebagai bentuk implementasi UU No 1 tahun 2014 dan UU No 23 tahun 2014 dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Increasing Globalization Business and Ecotourism Branding on the Beach of Delegan, Gresik, East Java

“…When talking about tourism services, it cannot be separated from beach and sea tourism. Even beach and sea tourism development is environmentally sound [1][2][3][4].…”

“…These dynamic conditions make coastal areas vulnerable to coastal damage, namely erosion, sedimentation, abrasion and shoreline retreat [9][10][11][12][13][14][15][16]-many efforts to protect the coast naturally and with artificial structures. Coastal protection can naturally be done with mangrove and bamboo plants [2,4,17]. Another way is to build coastal structures, namely fixed breakwaters [18][19][20][21][22][23][24] and floating breakwaters [25][26][27][28][29][30][31][32].…”