Kajian Strategi Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Bangka Tengah

Abstract

Slum area remains as the main problem faced in urban settlement areas, especially in developing countries. Slum area in Central Bangka Regency reaches a total area of 55.92 hectares, covering 9.1% of Central Bangka Regency area. The local government formulized a strategy named Construction and Development Plan of Housing and Settlement Areas (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman/RP3KP). The objective of this strategy is to analyze whether the strategy for slum upgrading in Central Bangka Regency has been formulated effectively. This is significant since a study of the strategy needs to be conducted before the strategy is legalized and becomes the basic framework for implementation. Quantitative technique is depicted throughout this article by comparing strategies resulted from the RP3KP document with literature driven indicators and with Law Number 1 Year 2011 on Housing and Settlements. Result shows that the plan has been formulated effectively according to three assessment aspects, namely political aspects, administrative aspects, and their suitability to Law Number 1 Year 2011. Despite, for more effective implementation, is it suggested to operationalize the strategy by formulating mechanisms and instruments for effective governance. More detailed implementation strategies shall be regulated, to not only concentrate on physical aspects, but also on non-physical aspects, such as social, economic, and demographical aspects.

Strategies For Handling Slum Areas In The City Of Ambon

“…Tourism areas promote Ambon's tourism potential, contributing to economic diversification. The plan also considers non-green open space areas, evacuation zones during disasters, and spaces for informal sector activities, aiming to create a well-organized urban landscape that meets diverse population needs, stimulates economic growth, and enhances overall quality of life in Ambon (Sunarti et al, 2021).…”

Kajian Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Di Kawasan Bontorannu Kota Makassar

“…Kawasan kumuh dianggap sebagai salah satu masalah paling di beberapa negara berkembang karena mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial bagi suatu negara, dimana hampir 1 miliar atau 32% dari populasi perkotaan dunia bertempat tinggal di kawasan kumuh [8]. Putri, Ridlo [9] menyatakan bahwa kawasan permukiman mengalami penurunan kualitas lingkungan fisik, sosial ekonomi dan sosial budaya dan dihuni oleh orang -orang dengan pendapatan ekonomi kebawah, jumlah penduduk yang padat dan ketersediaan sarana dan prasarana yang minim.…”

Strategi Penanganan Kekumuhan di Permukiman Pesisir Kampung Tua Tanjung Piayu Laut

“…Pada dasarnya, semua orang berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang baik sebagai kebutuhan dasar manusia (Pemerintah Indonesia, 2011) dan kawasan kumuh dapat menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan dan pertumbuhan suatu kota khususnya di negara berkembang (Esariti et al, 2021). Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan permukiman yang lebih layak huni di kawasan pesisir Tanjung Piayu Laut, diperlukan adanya evaluasi terhadap karakter dan persoalan dasar kekumuhan di kampung tersebut.…”