Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putriyanti, Ayu

doi:10.15294/pandecta.v10i2.4952

Cited by 4 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat (Putriyanti, 2015). Melayani dan Mengayomi masyarakat merupakan fungsi utama penyelenggara pemerintahan.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Peningkatan Pelayanan Melalui Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kantor Camat Sumberasih Kabupaten Probolinggo

Mubaroq,

Kristiyono

2023

lumbung. inov. pengab. masya

View full text Add to dashboard Cite

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan suatu inovasi pelayanan guna mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai penyedia layanan dengan masyarakat sebagai penerima layanan, yang didasari oleh adanya pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan hari senin 21 Mei 2023 selama 1 hari dengan durasi 5 jam, yaitu dimulai pada pukul 08.00 WIB di kecamatan Sumberasih sampai dengan 13.00 WIB, yang diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari masyarakat dan perangkat desa, serta dari pihak kecamatan sumberasih. Pengabdian ini bertujuan Untuk memberikan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat sekitar tentang adanya Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Kantor Camat Sumberasih Kabupaten Probolinggo tersebut. Diharapkan dari kegiatan pengabdian ini Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di kecamatan Sumberasih bisa berjalan dengan baik dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam implementasi kebijakan PATEN dari Persyaratan Substantif sudah cukup jelas, Persyaratan Administratif, dan Persyaratan Teknis sudah baik. Dalam pengabdian masyarakat di kecamatan sumberasih ini diperoleh hasil pengetahuan masyarakat meningkat tentang bagaimana menggunakan pelayanan kecamatan melalui kebijakan PATEN di Kecamatan Sumberasih dan munculnya kerjasama antara pihak kecamatan dengan desa-desa untuk melakukan sosialisasi di setiap desa dengan tujuan untuk memberitahukan secara luas adanya kebijakan PATEN untuk mempermudah masyarakat untuk menerima pelayanan yang lebih prima. Improving Services Through Dissemination Of Integrated Administrative Service Policies (PATEN) St The Sumberasih Sub-District Office, Probolinggo District The District Integrated Administration Service (PATEN) is a service innovation to bring the distance between the government as a service provider and the community as service recipients, based on the delegation of authority from the Regent to the Camat. This socialization activity was carried out on Monday 21 May 2023 for 1 day with a duration of 5 hours, starting at 08.00 WIB in the Sumberasih sub-district until 13.00 WIB, which was attended by 40 participants from the community and village officials, as well as from the Sumberasih sub-district. This service aims to provide awareness and knowledge to the surrounding community about the existence of the District Integrated Administrative Service Policy (PATEN) at the Sumberasih District Office, Probolinggo Regency. It is hoped that from this service activity the District Integrated Administrative Services in the Sumberasih sub-district can run well and can provide satisfaction to the community. In the implementation of the PATENT policy, the Substantive Requirements are clear enough, the Administrative Requirements and the Technical Requirements are good. In this community service in Sumberasih sub-district, the result was an increase in community knowledge about how to use sub-district services through the PATEN policy in Sumberasih Sub-district and the emergence of cooperation between the sub-district and the villages to conduct outreach in each village with the aim of widely informing them of the existence of a PATENT policy to facilitate community to receive better service

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Peningkatan Pelayanan Melalui Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kantor Camat Sumberasih Kabupaten Probolinggo

Mubaroq,

Kristiyono

2023

lumbung. inov. pengab. masya

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Pada tahun 2014, terbitlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) yang substansinya turut mengatur kewenangan pemeriksaan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. UU 30/2014 di satu sisi, sebagai salah satu batu uji bagi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian obyek gugatan (Putriyanti, 2015). Oleh karena itu, UU 30/2014 merupakan hukum materil bagi Peradilan Administrasi.…”

Section: Introductionunclassified

Problematika Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikecualikan dari Yurisdiksi Pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia

Wagner

Utomo

Fitriani

et al. 2022

AJSH

View full text Add to dashboard Cite

Pengadilan administrasi menjadi salah satu bagian dari tersedianya akses keadilan kepada rakyat yang disediakan dengan tujuan menyelesaikan sengketa administratif. Reformasi birokrasi, termasuk pada tubuh lembaga peradilan administrasi di Indonesia masih menyisakan sejumlah problematika. Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum materil peradilan administrasi, telah menekankan penyimpangan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tindakan sewenang-wenang (willekeur). Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai perwujudan peradilan administrasi di Indonesia masih menggunakan hukum acara lama. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai hukum acara pengadilan administrasi di Indonesia masih memuat sejumlah pembatasan yurisdiksi pemeriksaan PTUN. Khusus pada Pasal 2 huruf e, menjadi problematis apabila dikaitkan dengan keputusan administrasi yang menyimpang dari putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Penyimpangan dari putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya cacat hukum, sehingga ketentuan pembatasan yurisdiksi itu sudah seharusnya dipahami sekali lagi bahkan ditinjau ulang. Penelitian normatif ini berusaha untuk membahas seputar problematika tersebut dan menyiapkan argumen untuk mengatasi problematika itu.

show abstract

“…Ayu Putriyanti, Desember, 2015 ,"Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara", Jurnal Pandecta,Volume 10, Nomor 2 , hlm. 182…”

unclassified

KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG Nomor 30 TAHUN 2014

Maridjo

2022

J. JURISTIC

View full text Add to dashboard Cite

<p>Perluasan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya kompetensi absolut mengalami perluasan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penambahan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut berkaitan dengan kewenangan menguji tindakan faktual, menguji penyalahgunaan wewenang, menguji upaya administratif, memutus putusan fiktif positif, Tujuan dalam penelitian ini untuk memperoleh perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dari aspek teori, perubahan dan perluasan tersebut adalah konsekuensi yuridis dari norma perundangundangan yang lebih baru meniadakan norma hukum dari peraturan perundangundangan yang terdahulu, perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi Masyarakat. Metode yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan Perundang- undanganan, pendekatan Konseptual. Adapun sumber bahan penelitian hukum yang dipergunakan yakni bersumber dari Penelitian Kepustakaan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, seperti kewenangan menguji tindakan faktual, menguji penyalahgunaan wewenang, menguji upaya administratif, memutus putusan fiktif positif, dan pasca berlakunya undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terhadap sistem hukum Indonesia adalah banyaknya pasal- pasal yang selain memiliki makna rancu juga bertentangan dengan doktrin dan teori hukum administrasi yang selama ini dianut oleh para ahli Hukum Administrasi Negara.</p>

show abstract

Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara

Cited by 4 publications

References 0 publications

Peningkatan Pelayanan Melalui Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kantor Camat Sumberasih Kabupaten Probolinggo

Peningkatan Pelayanan Melalui Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kantor Camat Sumberasih Kabupaten Probolinggo

Problematika Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikecualikan dari Yurisdiksi Pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia

KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG Nomor 30 TAHUN 2014

Contact Info

Product

Resources

About