Karakteristik Hubungan Hukum Dalam Asuransi Jasaraharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum

Sabrie, Hilda Yunita; Amalia, Rizky

doi:10.20473/ydk.v30i3.1949

Cited by 8 publications

(5 citation statements)

References 1 publication

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Kendaraan adalah sebagian besar metode transportasi. Kendaraan umum adalah yang kedua, yang merupakan kendaraan yang digunakan secara bersamaan (Yunita, 2015). Pasal 1 ayat (7) UU LLAJ "kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor."…”

Section: Kata Kunci: Artificial Intelligence Mobil Autopilot Perlindu...unclassified

Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Mobil Autopilot

Widjanarko,

Prasetyawati

2024

IBLAM LAW REVIEW

View full text Add to dashboard Cite

Fokus penelitian ini adalah pengaturan hukum di Indonesia yang mengatur penggunaan mobil self driving dengan sistem autopilot. Fokus dari penelitian hukum ini adalah kekosongan hukum terkait dengan penggunaan mobil self driving berbasis autopilot di Indonesia jika ditinjau dari perlindungan hukum bagi konsumen yang mana saat pengendara mengalami kecelakaan lalu lintas akibat kesalahan pada sistem autopilot. Penelitian hukum normatif berfokus pada peraturan perundang-undangan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dikelompokkan menurut masalah dan kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan. Tujuan penelitian ini guna mengidentifikasi dan menganalisis pentingnya peraturan hukum terkait mobil self driving di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum tentang tanggung jawab perusahaan otomotif jika terjadi kesalahan pada sistem autopilot yang menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) berperan penting dalam melindungi hak-hak konsumen, terhadap konteks perlindungan hukum bagi pengemudi mobil autopilot yang telah terjadi pada mobil. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan LPK dalam hal ini, seperti memberikan informasi dan edukasi kepada nasabah, menerima dan membantu menjawab pertanyaan konsumen, bernegosiasi dengan pemilik usaha, dan mendukung undang-undang konsumen. LPK memiliki kemampuan untuk mendidik dan memberikan pencerahan kepada konsumen tentang hak-hak mereka ketika menggunakan teknologi AI pada kendaraan, termasuk perlindungan hukum yang mungkin mereka dapatkan.

show abstract

Section: Kata Kunci: Artificial Intelligence Mobil Autopilot Perlindu...unclassified

Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Mobil Autopilot

Widjanarko,

Prasetyawati

2024

IBLAM LAW REVIEW

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Yang pertama adalah asuransi sosial yang penyelenggaraannya bersifat wajib berdasarkan undang-undang guna memberikan perlindungan dasar bagi kepentingan masyarakat, kedua adalah asuransi komersil yang sifat penyelenggaraannya berdasarkan kesepakatan dan kontrak asuransi dengan tujuan memperoleh keuntungan. (Hilda Yunita & Rizky Amalia, 2015) Adapun yang dimaksud pemberian santunan dalam Pasal 240 UU LLAJ merujuk pada asuransi sosial dari Jasa Raharja. Asuransi sosial terkait dengan kecelakaan lalu lintas diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (selanjutnya disebut (UU No.34/1964).…”

Section: Hasil Dan Pembahasanunclassified

Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan Umum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Ketidaklaikan Jalan

Anam,

Chumaida

2023

JPH

View full text Add to dashboard Cite

Dalam penelitian ini akan menganalisa terkait tanggung jawab penyelenggara jalan perawatan sarana dan prasarana di jalan umum, selain itu juga akan dibahas mengenai konsep ketidaklaikan jalan, serta hak bagi korban kecelakaan akibat ketidaklaikan jalan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (conseptual approach). Penyelenggara jalan umum ditentukan berdasarkan status jalannya. Penyelenggara jalan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana jalan umum. Dalam hal itu, penyelenggara jalan juga bertanggung jawab untuk melakukan uji laik fungsi jalan dan melakukan perbaikan jalan yang rusak agar menciptakan jalan yang berkeselamatan dan berkepastian hukum. Terhadap penyelenggara jalan umum yang lalai dalam menyediakan jalan yang berkeselamatan dan berkepastian hukum harus bertanggung jawab terhadap adanya kecelakaan lalu lintas akibat ketidaklaikan jalan. Sehingga penyelenggara harus mengganti kerugian yang dialami oleh korban kecelakaan lalu lintas akibat ketidaklaikan jalan.

show abstract

“…Akibat hukum tersebut timbul dari suatu perbuatan yang oleh sebab tertentu menjadi kehendak dari pelaku hukum. Timbulnya suatu akibat hukum berawal dari adanya suatu hubungan hukum yang menekankan adanya kepentingan akan hak dan kewajiban dari para pihak yang memiliki hubungan hukum tersebut pada suatu peristiwa/kejadian hukum tertentu (Sabrie & Amalia, 2015). Peristiwa hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum terbagi dalam: 1.…”

Section: Hasil Penelitian Dan Pembahasan Akibat Hukum Atas Salinan Ak...unclassified

Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Ketidaksesuaian Salinan Akta dengan Minuta

Tjahjaningtyas,

Franciska,

Hutomo

2023

JHI

View full text Add to dashboard Cite

Perubahan pembuatan Minuta Akta diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No 2/2014 Tentang Jabatan Notaris, hanya mengijinkan untuk dilakukan penggantian, penambahan, pencoretan dan penyisipan kata atau kalimat ke dalam akta. Perubahan Minuta Akta harus dibuatkan Akta Berita Acara sesuai Pasal 51. Minuta Akta sebagai dasar pembuatan Salinan Akta sehingga keduanya harus Identik, agar tidak menimbulkan suatu akibat hukum berupa terdegradasi, pembatalan dan di batalkan demi hukum dari suatu akta otentik. Notaris harus bertanggungjawab secara hukum atas akta yang dibuat agar tidak menimbulkan sanksi hukum secara administrasi, Perdata dan Pidana atas kerugian yang dari terbitnya suatu akta. Penelitian hukum yang dilakukan penulis menggunakan Analisa hukum normatif dengan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku sebagai bahan untuk mendapatkan data pendukung terhadap permasalahan. Sumber data pengdukung terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan teori Akibat Hukum menurut R. Soeroso dengan Teori Tanggungjawab Hukum menurut Hans Kelsen. Hasil dari penelitian penulis mengenai Tanggungjawab Hukum Notaris Atas Frasa Diberikan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya dalam Salinan Akta yang tidak sesuai dengan Minuta Akta, dapat mengakibatkan akta tidak memiliki kekuatan sebagai alat pembuktian yang sempurna, hal dapat memberikan suatu tanggungjawab hukum bagi Notaris atas kerugian-kerugian yang timbul baik secara administrasi, perdata dan pidana. Karena baik Minuta Akta dan Salinan Akta merupakan akta yang otentik dan harus identik sesuai Pasal 1888 KUHPerdata, Frasa Diberikan Sebagai Salinan Yang sama Bunyinya dengan Minuta Asli, maka hal ini merupakan peraturan perundangan yang harus dipatuhi, karena bukan berupa suatu klausal baku seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

show abstract

Karakteristik Hubungan Hukum Dalam Asuransi Jasaraharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum

Cited by 8 publications

References 1 publication

Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Mobil Autopilot

Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Mobil Autopilot

Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan Umum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Ketidaklaikan Jalan

Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Ketidaksesuaian Salinan Akta dengan Minuta

Contact Info

Product

Resources

About